Mendagri Tito Karnvian Bentuk Tim Telusuri 4 Desa Fiktif yang Terima Anggaran Dana Desa di Sulawesi

Editor: Eko Setiawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNBATAM.id - Adanya desa Fiktif yang yang menerima anggaran dari pemerintah membuat heboh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Desa itu disebut-sebut berada di kawasan Sulawesi tenggara. Lebih mengejutkan lagi, ternyata bukan hanya satu, ada empat Desa Fiktif yang selama ini disebuit menrima anggaran dari pemerintah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengecek langsung kabar adanya desa fiktif yang menerima aliran dana desa.

Terutama, wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara yang selama ini ramai disebut sebagai lokasi desa fiktif penerima aliran dana.

Kehebatan & Prestasi Risa Santoso, Rektor Termuda, Lulusan Harvard seperti Nadiem Makarim

Tito Karnavian dan Prabowo Bersaing di Pilpres 2024, Ramalan Anak Indigo Pesaing Roy Kiyoshi

Dirampok dan Diperkosa, Wanita Muda di Batam Ini Syok Berat, Masih Terngiang Perbuatan Bejat Pelaku

"Sudah bergerak tim kita ke sana bersama dengan pemprov. Dan ada empat (desa,red) ya, yang diduga, katanya, itu fiktif atau tidak ada penduduknya, diberikan anggaran, itu kita cek," ujar Tito Karnavian saat ditemui di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (6/11/2019).

Mantan Kapolri tersebut menjelaskan, dalam penelusuran desa fiktif ini Kemendagri tidak bisa bekerja sendiri.

Karena, ada lebih dari 70 ribu desa yang ada di Indonesia.

Septic Tank Meledak di Cakung dan Tewaskan Petugas, Lantai Rumah Sampai Terangkat

Maka dari itu, pihaknya menggandeng pemerintah daerah untuk mengecek di wilayahnya masing-masing.

"Karena itu, sudah turun tim dari kita, kerjasama dengan provinsi, tim gabungan, bergabung dengan polda Sulawesi Tenggara," katanya.

Tito juga telah meminta kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku jika memang terbukti ada desa fiktif dan tetap mendapat anggaran dana desa.

Fenomena ini dianggapnya sudah bagian dari tindak pidana korupsi.

"Kalau nanti ada pemalsuan KTP dan lain-lain, fiktif, dikenakan tindak pidana pemalsuan. Tadi saya sudah tekankan kepada Kapolda, sudah tindak saja kalau memang fiktif. Kalau ada korupsi, tindak saja. Baru nanti kita perbaiki sistemnya," jelas Tito.

Jokowi minta pelakunya ditangkap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat hukum segera menangkap pelaku pembuat desa fiktif guna mendapatkan dana desa.

"Kita kejar, agar yang namanya desa-desa diperkirakan (fiktif), diduga itu fiktif ketemu, ketangkap," ujar Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Halaman
1234

Berita Terkini