Baca tanpa iklan
Ia mengatakan, penimbunan telah memakan sekitar 100 hingga 200 meter bibir Pantai Ocarina.
"Kalau dulu kami cari ikan bisa satu box itu full bahkan lebih. Sekarang setengah pun tidak ada," ujarnya menanggapi dampak dari reklamasi.
Hal ini tentu tak sesuai dengan isi dari draf rancangan perda RZWP3K Provinsi Kepri yang Tribun pegang..
Tercatat dalam pasal 4 terkait batas wilayah, disebutkan batas wilayah perencanaan meliputi ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir.
Selain itu, ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Dari data lainnya yang Tribun dapatkan disebutkan pansus RZWP3K DPRD Kepri juga akan memfasilitasi pembahasan perihal perbedaan antara rencana reklamasi RZWP3K Kepri antara pemerintah kota Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Provinsi Kepri.
Legislator Kepri Sebut Investasi Bisa Mati Kalau Tak Ada Solusi
Legislator Kepri meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mempunyai solusi terkait banyaknya perizinan yang tertunda, dan tidak dapat diperpanjang.
Hal ini akibat belum disahkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ketua Komisi ll DPRD Kepri Ing Iskandarsyah menyampaikan, banyak para usahawan mengeluh, bahkan melaporkan ke Ombudsman terkait masalah perizinan di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepri.
"Dimana dinas tersebut tidak berdiri sendiri, dan sangat tergantung tim teknis seperti dinas ESDM, DKP, LHK, dan lainnya," ujarnya, Jumat (22/11/2019).
Pihaknya turut prihatin atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun. Namun, Pemprov harus tetap memikirkan langkah-langkah ke depan.
• Fraksi PKS Minta Plt Gubernur Lanjutkan Ranperda RZWP3K, Kasus OTT Reklamasi Jadi Bahan Pelajaran
"Apalagi bagi pegawai kita, jangan khawatir jika tetap ikuti prosedural. Jangan sampai menerima uang gratifikasi," ujarnya.
Wakil Ketua fraksi PKS itu menginginkan, Gubernur harus mempunyai solusi dengan memetakan masalah yang ada.
Kalau perlu membuat tim percepatan perizinan, dan investasi.
"Tidak boleh ada kekosongan dasar hukum, apakah kita bisa pakai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dulu, atau ada solusi lain.
Kondisi ini jangan dibiarkan berlarut- larut. Masalah kita yang terhambat cuma direncana ruang reklamasi, tapi ruang-ruang lain seperti pariwisata, perhubungan, pertambangan, nelayan budi daya, usaha di pesisir, dan lainnya harusnya tidak masalah.
• Perda RZWP3K Belum Disahkan Tapi Reklamasi Tetap Berjalan, Nelayan: Sekarang Cari Ikan Susah
Karena rencana alokasi ruang tidak berubah," katanya.
Ia menambahkan, sudah ada ketegasan Presiden terkait perizinan. Jangan menyusahkan, dan minta aparat seperti polisi, dan jaksa jangan asal cepat-cepat mau periksa saja.