Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Rencana kebijakan Pemerintah Provinsi Kepri terkait Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) disambut bahagia orang tua pelajar SMKN 4 Tanjungpinang, Yuni.
Wanita 48 tahun ini benar-benar berharap, apa yang disampaikan Plt Gubernur Kepri, Isdianto itu benar-benar terealisasi.
Yuni yang menggantungkan hidup dari warung kelontong ini mengaku, omzetnya menurun sejak ada wabah virus Corona.
Ia mengakui, kebijakan ini pun masih didengar dalam pemberitaan. Sebab wali kelas belum memberikan informasi rencana tersebut.
"Alhamdulilah, bersyukur betul kalau benar seperti itu. Apalagi pendapatan warung lagi sepi-sepinya," ucapnya, Selasa (7/4/2020).
Ia mempertanyakan, bagaimana dengan putranya yang duduk di kelas 2 tersebut. Sebab sudah membayarkan biaya SPP selama 6 bulan kedepan.
"Soalnya anak saya sudah akan masuk PKL. Jadi sudah dibayarkan selama 6 bulan kedepan. Gimana kalau seperti itu, apakah dikembalikan atau dilanjutkan untuk pembayaran SPP selanjutnya," ucap Yuni yang tinggal dikawasan Perumahan Bumi Air Raja Tanjungpinang ini.
Diketahui, Plt Gubernur H Isdianto mengeluarkan kebijakan agar bisa meringankan beban masyarakat. Salah satunya dengan meringankan beban SPP anak sekolah.
Rencananya, mulai April ini hingga tiga bulan ke depan, pembayaran SPP untuk SMA, SMK dan SLB negeri akan digratiskan.
Dinas Pendidikan diminta menuntaskan teknisnya dan segera dilaksanakan.
“Kebijakan ini harus langsung dieksekusi. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus semakin meringatkan masyarakat. Terlebih dalam kondisi saat ini,” kata Isdianto usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Wabah Covid-19, di Rupatama, Dompak, Tanjungpinang, Minggu (5/4/2020).
Tak hanya itu, Isdianto fokus membantu tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien-pasien terdampak Covid-19.
Isdianto langsung memberikan insentif untuk dokter, perawat dan tenaga penunjang lainnya. Bahkan sudah diserahkan secara simbolis.
Dengan pembebasan pembiayaan SPP ini, Isdianto berpesan agar pelajar semakin fokus belajar di rumah. Aktivitas-aktivitas belajar baik tugas maupun googleclasroom tetap meningkatkan pengetahuan peserta didik.
Masih Dibahas
Pemerintah Provinsi Kepri mengambil kebijakan untuk meringankan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SMA/SMK sederajat.
Hal itu pun disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri Isdianto, Senin (6/4/2020) kemarin.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat atas dampak ekonomi dari Covid-19.
Berbeda dengan Plt Gubernur Kepri, Kepala Dinas Pendidikan Kepri M Dali belum bisa bicara subtansi. Menurutnya, kebijakan itu masih dalam pembahasan.
"Hal ini tetap harus didukung, sebab membantu meringankan ekonomi para orang tua, dengan pola membebaskan uang sekolah. Lebih tepatnya meringankanlah," katanya, Selasa (7/4/2020).
• Hasil Tes Urine Positif Narkoba, 43 Pengunjung Tempat Hiburan di Batam Bakal Direhabilitasi
• Ini Daftar 36 Tempat Kerja yang Tetap Diperbolehkan Beroperasi Saat PSBB Diterapkan
Pengelolaan sekolah di bawah naungan Disdik Kepri, menurutnya tidak membedakan negeri dan swasta.
Hanya dalam bentuk regulasi, mengedepankan aspek mekanisme dan prosedur untuk merealisasikan kebijakan Pemerintah.
"Sehingga tetap berpodoman terhadap aturan dan perundang-undangan berlaku. Prinsinya kebijakan Pak Gubernur sudah sangat berpihak kepada masyarakat dalam situasi saat ini," ucapnya.
Disdik pun akan mengupayakan secara cepat dan tepat sesuai aturan dalam mengimplementasikan kebijakan itu.
"Kami sebagai dinas teknis akan bekerja maksimal tentunya," ucapnya.
Ditanyakan, apakah nantinya sama rata keringanan biaya SPP sekolah negeri maupun swasta?
"Azas keadilan itu kan tidak harus sama rata. Jadi kami gunakan bersifat proporsi. Soalnya SPP sekolah swasta ini tidak sama," sebutnya.
Ditanyakan kembali sudah adakah nominal biaya yang akan digelontorkan terhadap kebijakan tersebut?
"Soal teknis masih dalam pembahasan. Nanti saya rasa akan disampaikan oleh Pak Gubernur saja. Kita belum bisa sampaikan secara subtansi, setelah pembahasan selesai pasti disampaikan," jawabnya.
Jangan Hanya Sekolah Negeri Saja
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepri, Onward Siahaan, mengingatkan Plt Gubernur Isdianto. Hal ini terkait pemberian bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk menanggulangi dampak wabah virus Corona atau COVID-19.
"Kami minta, jangan hanya sekolah negeri yang dibantu. Kami minta, sekolah swasta juga harus diberikan hal yang sama. Sebab, sekolah swasta juga kena dampak, dan banyak sekolah swasta juga masih belum mampu secara maksimal biaya operasional," ujar Onward, Selasa (7/4/2020).
Hal itu ia sampaikan, agar pemberian bantuan itu tidak memunculkan kecemburuan sosial ke depan, dan berpotensi memunculkan polemik di tengah wabah Corona.
"Dibantu saja. Kan sudah ada aba-aba dari pemerintah pusat, bahwa bantuan fisik bisa digeser ke penanggulangan Covid-19 ini. Jadi kami harapkan, pemberian bantuan SPP harus proporsional," pinta Onward.
Jumlah SMA/SMK Sederajat di Provinsi Kepri
Berdasarkan situs resmi https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pd/1/310000. Berikut jumlah Siswa dan Sekolah SMA/SMK di Kepulauan Riau (Kepri)
Jumlah sekolah SMA negeri di Kepulauan Riau (Kepri) berjumlah 91 sekolah, dan SMA swasta sebanyak 57 sekolah.
Bila dirincikan lagi disetiap Kabupaten/Kota di Kepri. Batam berjumlah 26 sekolah, Kabupaten Karimun 15 sekolah, Kabupaten Lingga 14 sekolah, Kabupaten Bintan 10 sekolah, Kabupaten Natuna 14 sekolah, Kabupaten Anambas 5 sekolah, dan Tanjungpinang 7 sekolah.
Sementara SMA swasta di Kepri. Kota Batam 43 sekolah, Kabupaten Karimun 3 sekolah, Kabupaten Lingga 1 sekolah, Kabupaten Bintan 3 sekolah, Kabupaten Natuna 1 sekolah, dan Tanjungpinang 6 sekolah.
Untuk jumlah SMK negeri di Kepri berjumlah 35 sekolah, dan SMK swasta sebanyak 80 sekolah.
SMK negeri di Kota Batam sebanyak 8 sekolah, Karimun 5 sekolah, Lingga 4 sekolah, Bintan 4 sekolah, Natuna 5 sekolah, Anambas 4 sekolah, dan Tanjungpinang 5 sekolah.
• Kebijakan Keringanan SPP Sekolah, Kadisdik Kepri: Teknisnya Masih Dibahas
• Negatif Narkoba, Pengunjung yang Terjaring Razia Social Distancing di Batam Boleh Pulang
SMK swasta di Kota Batam berjumlah 62 sekolah, Karimun 5 sekolah, Lingga 1 sekolah, Bintan 4 sekolah, Natuna 3 sekolah, dan Tanjungpinang 5 sekolah.
Sedangkan tingkat SLB di Kepri berjumlah 8 sekolah negeri dan 9 sekolah swasta.
SLB negeri di Batam sebanyak 1 sekolah, Karimun 2 sekolah, Lingga 1 sekolah, Bintan 1 sekolah, Natuna 1 sekolah, dan Tanjungpinang 2 sekolah.
SLB swasta di Batam berjumlah 4 sekolah, Karimun 2 sekolah, Bintan 2 sekolah, dan 1 sekolah di Tanjungpinang.
Dari data sekolah SMK/SMK dan SLB di Kepri berikut Tribunbatam.id rincikan jumlah siswa.
Untuk SMA di Kepri jumlah siswa laki-laki sebanyak 20.354 orang, dan perempuan 25.568 orang.
Siswa di Kota Batam berjumlah 9.663 laki-laki dan 13.056 perempuan. Kabupaten Karimun 2.999 laki-laki dan 3.852 perempuan, Lingga 2.581 laki-laki dan 2.790 perempuan, Bintan 1.689 laki-laki dan 2.077 perempuan, Natuna 1.363 laki-laki dan 1.555 perempuan, Anambas 1.414 laki-laki dan 1.502 perempuan, Tanjungpinang 645 laki-laki dan 763 perempuan.
Selanjutnya, SMK di Kepri, jumlah siswa laki-laki sebanyak 18.637 orang, dan perempuan 12.642 orang.
Siswa di Kota Batam berjumlah 11.873 laki-laki dan 7.611 perempuan. Kabupaten Karimun 1.835 laki-laki dan 1.107 perempuan, Lingga 2.848 laki-laki dan 2.405 perempuan, Bintan 1.284 laki-laki dan 942 perempuan, Natuna 364 laki-laki dan 226 perempuan, Anambas 219 laki-laki dan 132 perempuan, Tanjungpinang 214 laki-laki dan 219 perempuan.
Sementara data siswa SLB di Kepri. Jumlah siswa laki-laki 695 orang dan 422 orang perempuan.(TribunBatam.id/Endra Kaputra/Leo Halawa)