Baca tanpa iklan
Diakuinya selama ini pihaknya sudah hampir menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri.
"Provinsi Kepri memiliki kekayaan alam yang luar biasa, 98 persen laut dan dianugrahi letak yang sangat strategis berada pada jalur perdagangan internasional. Kami mengharapkan APPL untuk bekerjasama dengan pemerintah Kepri untuk membangun kekayaan alam. Kami senang APPL menkalin kerjasama dengan PT BUMD. Selaku Komisi II mitra dari Dinas kelautan kami mendukung penuh meningkatkan PAD Kepri dan kesejahteraan rakyat," kata Onward.
Ia mengatakan dalam pembahasan RZWP3K banyak dinamika namun pihaknya tetap berupaya optimal. Penggalian pasir dilaut disamping zonasi yang diberikan tidak seluruhnya diberikan supaya ada ruang untuk nelayan.
"Kami juga mengatur suatu pertambangan bersyarat karena kita melihat tidak mengganggu operasional labuh jangkar melainkan bisa saling melengkapi. Ada 170 izin yang sudah diberikan belum seluruhnya bisa tertampung. Karena harus menjaga keseimbangan kepentingan nelayan, kepentingan dunia usaha yang bisa membangun roda perekonomian di Kepri," papar Onward.
Ia berharap apabila nantinya dibuka ruang pemerintah mengekspor, PT harus memiliki komitmen pengembangan masyarakat pesisir. Demi kesejahteraan masyarakat pesisir. "Kita tak ingin lagi ada perbedaan antara hinterland dan mainland," katanya. (Tribunbatam.id / Roma Uly Sianturi)