Baca tanpa iklan
Editor: Septyan Mulia Rohman
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI menyarankan pemerintah pusat menunda sementara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Hal ini diungkapkan oleh salah satu anggota Komite I DPD RI, Haripinto Tanuwidjaja.
Komite I DPD RI telah berdiskusi bersama sejumlah ahli terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah situasi Covid-19 tersebut.
Dengan melihat perkembangan kasus Covid-19 yang kian mewabah, Haripinto sangsi pandemi Covid-19 akan berakhir pada Desember 2020.
Sejalan dengan itu, kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan juga kian menurun.
"Masyarakat juga masih bersikap ragu-ragu di tengah situasi ini. Kami memprediksi adanya potensi Golput," ujar Haripinto, Kamis (1/10/2020).
Meski berbagai pihak telah mengusulkan agar Pilkada 2020 ditunda, namun pada akhirnya pemerintah pusat tetap bersikukuh dalam penyelenggaraan jadwal Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020.
Terkait keputusan pemerintah tersebut, DPD RI secara kelembagaan belum memberikan respon resmi.
Namun, Haripinto sendiri menilai para penyelenggara pemilu serta masyarakat wajib mengawal jalannya Pilkada yang kondusif dan aman.
"Yang jelas kan nggak boleh ada arak-arakan yang mengundang keramaian. Kalau bisa, paslon yang melanggar didiskualifikasi, atau paling tidak diekspos ke publik saja, supaya masyarakat sendiri yang menilai," ujar Haripinto panjang lebar.
Dalam hal ini, Haripinto meminta agar badan pengawas pemilu (Bawaslu) mengawasi dengan ketat penyelenggaraan Pilkada tahun ini.
Salah satu cara pencegahan munculnya klaster baru dalam kampanye Pilkada adalah dengan mencatat dan menelusuri peserta kampanye yang datang.
"Kami sarankan saja, tapi keputusan kan berdasarkan rapat bersama DPR RI, KPU dan pemerintah pusat," tambah Haripinto.
HUT DPD RI ke-16
Hari Ulang Tahun (HUT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ke-16 terasa berbeda bagi Haripinto Tanuwidjaja.