Baca tanpa iklan
Bagi petahana, langkah paling cepat untuk mendapatkan pundi-pundi pendanaan yang biasa dilakukan adalah mengebiri proyek dan program di APBD menjelang pilkada.
Jika calon tidak punya modal yang cukup, jalan pintasnya adalah merapat atau menerima sumbangan dari para pengusaha dan korporasi.
Baca juga: PILKADA KEPRI - Begini Metode Komunikasi Isdianto dan Suryani di Sela Kesibukan Berkampanye
Baca juga: PILKADA KEPRI - Paslon Gubernur Kepri Soerya - Iman Prioritaskan Pemulihan Dampak Covid-19
Sumbangan ini tentu saja tidak cuma-cuma, ada imbal baliknya dikemudian hari jika calon tersebut terpilih.
Mahfud MD (Menko Polhukam) pernah menyatakan bahwa 92 persen kandidat kepala daerah dibiayai oleh cukong.
Namun, pascareformasi cukong ini sudah bersebati dengan politik praktis, menjadi angota partai, pengurus partai, dan calon legislatif atau kepala daerah melalui partai.
Bahkan cukongnya mampu mendirikan dan mengendalikan partai politik.
Hal ini dicatat dengan baik oleh Akbar Tanjung dalam disertasinya di Universitas Gadjah Mada, Akbar mengistilahkannya dengan saudagar politik.
Bagimana mungkin kepala daerah yang terpilih melalui sistem seperti ini mampu mewujudkan janji-janji kampanye.
Alih-alih menyejahterakan masyarakatnya, mereka justeru akan terjebak pada praktik-praktik korupsi saat berkuasa.
Lihatlah, sudah berapa banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai efek berantai dari masalah ini.
Pada akhirnya, kerugian terbesar ada di pihak masyarakat yang sudah menitipkan amanah ke pundak pemimpinnya.
Oleh karena itu, sistem kepartaian dan sistem politik harus direformasi secara sistemik karena seharusnya partai adalah institusi terbuka dan berperan aktif dalam melakukan kaderisasi politik, bukan kaderisasi dinasti dan oligarki.
Pencerdasan Publik
Pilkada sesungguhnya adalah arena untuk melakukan pencerdasan publik. Publik harus diedukasi bahwa pilkada adalah momentum untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah.
Lalu apa indikatornya pemimpin yang jujur dan amanah? Walaupun saat ini belum banyak ukuran, hal ini bisa dilihat dari rekam jejak, daftar harta kekayaan, pengalaman, dan kasus-kasus yang sedang atau pernah dihadapi.
Di era digital saat ini, tidak sulit melakukan tracking mengenai hal itu.
Dari situ, pemilih sebenarnya dapat menganalisis calon tersebut layak dipilih atau tidak.