Baca tanpa iklan
Azril menjelaskan, JDIH tersebut juga wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.
"Semua sudah kita integrasikan berdasarkan pedoman atau format dari JDIH Nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Batam pada 2019 menjadi daerah terbaik se-Kepri dan masuk lima besar di tingkat nasional. Di 2019, Azril mengungkapkan, dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri, JDIH Kota Batam unggul dengan total poin sebanyak 86. Batam mengungguli Kabupaten Karimun dengan total nilai 84 dan disusul Kabupaten Bintan sebagai juara dengan total poin 50.
"Alhamdulillah tahun ini kita menjadi kota terbaik di tingkat nasional," ujar Azril.
Apresiasi Menkumham
Di lokasi acara, Menteri Yasonna Hamonangan Laoly memberi penghargaan setinggi-tingginya bagi instansi tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota terbaik. Capaian tersebut, kata dia, sebagai wujud nyata kesuksesan pengelolaan JDIH.
"Dengan pengelolaan yang baik, peraturan-peraturan bisa diakses. Bagi kita, informasi adalah kekuatan. Dengan informasi ini bisa mengambil keputusan yang tepat dan rakyat juga bebas mengakses dukumen hukum dengan cara masuk ke sistem," kata dia.
Ia mengatakan, Indonesia tidak lagi berhadapan dengan negara besar. Namun, yang dihadapi saat ini adalah negara cepat. Untuk itu, melalui kecepatan teknologi informasi inilah adalah menjadi kekuatan.
"Saya sungguh sangat mengapresiasi kabupaten kota dan lainnya yang jdih nya sudah terintegrasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Benny Riyanto, melaporkan hingga 2020 sudah 1.650 anggota JDIHN. Sebagai pusat JDIH, BPHN terus melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota JDIH dalam memberikan bimbingan teknis rapat koordinasi tingkat pusat maupun daerah.
"Kegiatan ini pula sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama pusat JDIH dan anggota JDIH dalam mengelola dokumen hukum yang terintegrasi," ujarnya. (Tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)
Baca berita terbaru lainnya di GOOGLE