Baca tanpa iklan
KARIMUN, TRIBUNBATAM,id - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Karimun 2021 mencapai Rp 1,297 Triliun.
Pengesahan APBD Karimun 2021 itu melalui rapat paripurna DPRD Karimun di Gedung Balai Rong Sri, jalan Canggai Putri Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Senin (30/11).
Sidang paripurna pengesahan APBD Kabupaten Karimun dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Yusuf Sirat.
Turut hadir Penjabat sementara atau Pjs Bupati Karimun Heri Andrianto dan Sekda Karimun Muhammad Firmansyah.
Rincian APBD Karimun 2021 itu meliputi pendapatan daerah Rp 1.206.899.284.740 dan pembiayaan sebesar Rp 91.010.116.562.
"Dengan mengucap Bismillahirohmannirohim, APBD Karimun tahun anggaran 2021 ditetapkan di angka Rp 1.297.909.401.302," ucap Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat seraya mengetuk palu sidang.
Adapun substansi rancangan Pemkab Karimun tahun anggaran 2021 diarahkan untuk pembangunan daerah.
Dengan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan sejumlah prioritas pembangunan.
Beberapa prioritas itu di antaranya pemerataan insfrastruktur dan kelestarian lingkungan hidup.
Peningkatan sumber daya manusia tentang tata kelola birokrasi yang baik.
Pengembangan investasi dan ekonomi kerakyatan.
Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan serta pengembangan pariwisata.
APBD Tanjungpinang 2021
Tidak hanya Karimun, Pemko Tanjungpinang dan DPRD sepakat mengesahkan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Tanjungpinang 2021.
Pengesahan APBD Tanjungpinang 2021 tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Tanjungpinang, Senin (30/11) malam.
Terkait APBD tahun 2021 Kota Tanjungpinang yang telah disetujui dan disahkan sebesar Rp 985 Miliar.
Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp 130 Miliar dibanding tahun lalu.
Untuk diketahui, APBD Kota Tanjungpinang tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp 1,05 triliun.
Jumlah ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dari jumlah APBD tahun 2019 yang nilainya Rp 1,01 triliun.
Yang cukup menarik, saat Wali kota Tanjungpinang menyampaikan pidatonya, terlihat beberapa anggota DPRD Tanjungpinang meninggalkan ruang rapat paripurna tanpa mengikuti proses hingga selesai.
Tersisa sekitar kurang lebih 13 orang termasuk 3 orang pimpinan.
“Sudah ditetapkan, tentu kita syukuri dan berterimakasih kepada TAPD serta Banggar yang sudah menyelesaikan tahapan secara aturan.
Proses ini tentu dinamis dan harus kita hormati sesuai koridor aturan perundang-undangan," ujar Rahma seusai paripurna.
Setelah ditetapkan APBD ini pihaknya akan mengirimkan ke Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Gubernur.
Terkait catatan dari sejumlah fraksi, Rahma belum bisa memberikan jawaban.
“Catatan fraksi tentu ada yang harus dilakukan, tanyakan saja ke Pak Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tanjungpinang,” sebut Rahma.
APBD Bintan 2021
Pemkab Bintan bersama DPRD mengesahkan APBD Bintan 2021 sebesar Rp 1,2 Triliun lebih.
Pengesahan APBD Bintan 2021 berlangsung dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Bintan, Bandar Seri Bentan, Senin (30/11/2020).
Sekretaris Badan Anggaran DPRD Bintan, Muhammad Hendri mengatakan, jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan sebesar Rp 145 Miliar atau 10,67 persen.
Untuk penerimaan pembiayaan daerah yang diasumsikan pada APBD murni tahun 2021 sebesar Rp 63 Miliar.
Terdapat kenaikan Rp 18 Miliar lebih jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2020.
Pjs Bupati Bintan Buralimar meminta agar semua pihak mengedepankan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bintan.
"Saya berharap, apa yang sudah dialokasikan bisa terealisasi dengan baik dalam pembangunan di Bintan untuk kesejahteraan masyarakat Bintan," sebutnya, Senin (30/11/2020).
Pada kesempatan itu, Buralimar juga menyampaikan, ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran DPRD Bintan, TAPD Bintan, OPD Bintan dan seluruh pihak lainnya.
Buralimar juga sempat berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf jika ada sesuatu hal yang dianggap kurang.
"Demikian, terimakasih sekali lagi saya sampaikan.Saya juga ingin pamit, tanggal 5 nanti terakhir saya bertugas. Selama 71 hari menahkodai Bintan, masih banyak hal yang belum dapat diperbuat," ucapnya.
APBD Batam 2021
Melalui sidang paripurna, Sabtu (28/11) sekira pukul 00.30 WIB APBD tahun 2021 telah disahkan sebesar Rp 2,97 triliun.
APBD 2021 tersebut telah disepakati dengan pembahasan dari tingkat komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam.
Adapun rincian APBD tahun 2021 sebagai berikut: pendapatan daerah sebesar Rp 2,86 triliun. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,43 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,31 triliun.
“Sedangkan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp 109 miliar,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto saat membacakan laporan Banggar.
Sedangkan untuk belanja daerah yaitu sebesar Rp 2,96 triliun, yang terdiri dari belanja tidak terduga sebesar Rp 87 miliar.
Mengenai pembiayaan, dilaporkan ada sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 107,7 miliar.
“Sehingga postur APBD Kota Batam tahun anggaran 2021 adalah berimbang,” kata Nuryanto.
Oleh karena itu, selanjutnya melalui rapat paripurna tersebut, laporan Banggar ini telah disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
RAPBD Anambas 2021
Rancangan APBD Anambas tahun anggaran 2021 turun hingga Rp 57 miliar dibanding tahun 2020.
Pjs Bupati Anambas Eko Sumbaryadi mengungkapkan, turunnya RAPBD Anambas tahun anggaran 2021.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD Anambas 2021, Eko menyebutkan turunnya RAPBD Anambas 2021 terletak pada komponen penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2020.
Dalam penyampaiannya, Eko Sumbaryadi mengklaim jika pendapatan daerah justru mengalami kenaikan.
"Hal ini berdasarkan hasil rapat pembahasan kertas kerja perhitungan realisasi dana bagi hasil migas dan minerba," ucapnya, Senin (30/11/2020).
Adapun asumsi target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,085 triliun lebih.
Sementara untuk asumsi Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar Rp 38 miliar.
Kemudian pendapatan transfer Rp 1 miliar. Berdasarkan data tersebut bahwa persentase pendapatan daerah di antaranya pendapatan asli daerah sebesar 3,5 persen, pendapatan transfer daerah 95,5 persen dan pendapatan daerah yang sah sebesar 1 persen.
Dari total perkiraan atau target pendapatan daerah sebesar Rp 1 triliun.
Sementara itu dalam hal menindaklanjuti surat Gubernur Kepulauan Riau dalam rangka pemutusan mata rantai Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan APBD 2021 dengan alokasi Rp 30 miliar.
"Untuk itu kita semua untuk dapat menjadi pelopor dalam pelaksanaan protokol kesehatan ditengah masyarakat dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dengan 4M," sebut Eko.(TribunBatam.id/Yeni Hartarti/Noven Simanjuntak/Alfandi Simamora/Rahma Tika/Roma Uly Sianturi)
Baca juga berita Tribun Batam lainnya di Google