Baca tanpa iklan
JAKARTA, TRIBUNBATAM.id - Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Isinya adalah, terkait permintaan pembentukan dua kementerian
Kendati demikian, balasannya adalah DPR menyetujui.
Pembentukan Kementerian baru yang dimaksud adalah Kementerian Investasi serta Kementetian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
• Kementerian Agama Batam Izinkan Umat Islam Tarawih di Masjid saat Ramadhan 2021
Hal hal ini telah disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).
"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Hal itu dijawab dengan kata setuju oleh peserta rapat. Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan.
• Kapan Ramadhan 2021? Kementerian Agama Batam Pantau Hilal di Pantai Tanjung Pinggir
Dasco menuturkan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4/2021) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Rapat tersebut, kata Dasco, menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
• Bupati Natuna Ucap Terima Kasih, TMMD Bantu Visi Misi Pemkab Natuna
Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.
(*/tribunbatam.id)
BACA JUGA BERITA TERBARU TRIBUNBATAM.id di GOOGLE NEWS
Baca Juga Berita lain tentang KEMENTERIAN
Baca Juga Berita lain tentang DPR RI
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPR Setujui Pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi"