Baca tanpa iklan
Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebenarnya sempat melempar nota protes kepada China, salah satu negara yang kapal nelayannya masuk ke perairan Natuna.
Sialnya China mengklaim hal itu tidak melanggar hukum karena perairan Natuna merupakan bagian dari kawasan Laut China Selatan yang sah, meski ada Konvensi PBB.
Sementara Malaysia, tak pikir panjang untuk mendaftarkan sengketa wilayah di Laut China Selatan kepada PBB pada Desember 2019.
Secara total sengketa di kawasan itu melibatkan China, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Filipina,dan Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan Natuna memang jadi rebutan banyak negara karena potensi sumber daya laut yang menggiurkan.
Baca juga: KRI Usman Harun Tangkap Kapal Ikan Asing Berbendera Taiwan di Laut Natuna Utara
Kaya sumber daya alam
Salah satu cadangan gas terbesar di Indonesia ternyata berada di perairan Natuna.
Dikutip dari Kompas.com pada 5 Januari 2020, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki cadangan gas bumi mencapai 144,06 triliun kaki kubik (TCF).
Cadangan itu terdiri dari cadangan terbukti (P1) sebesar 101,22 TSCF dan cadangan potensial (P2) 42,84 TSCF.
Dan cadangan gas terbesar di Indonesia berada di Natuna, tepatnya berada di Blok East Natuna 49,87 TCF.
Selanjutnya disusul Blok Masela di Maluku 16,73 TCF dan Blok Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat Makassar 2,66 TCF.
Besarnya kandungan gas alam di Natuna tersebut, membuatnya disebut-sebut sebagai cadangan gas terbesar di Asia Pasifik.
East Natuna direncanakan baru bisa memproduksi gas pada tahun 2027.
Lamanya produksi karena belum ada teknologi yang mempuni untuk menyedot gas di kedalaman laut Natuna.
Masalah terberatnya, yakni kandungan gas CO2 yang mencapai 72 persen, sehingga perlu teknologi khusus yang harganya juga mahal.