Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pemerintah Pusat berencana menghapus tenaga honorer mulai 2023 mendatang.
Status pegawai honorer dihapus, dan hanya ada Pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pegawai negeri sipil (PNS).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengaku saat ini tidak ada tenaga honorer, yang ada adalah tenaga kontrak satu tahun.
Berdasarkan data, Pemerintah Kota Batam mempekerjakan sekitar 6.437 tenaga honorer untuk mendukung jalannya sistem pemerintahan saat ini.
Keberadaan honorer mayoritas bekerja di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
Penerimaan tenaga kontrak ini melihat skala kebutuhan yang ada.
Hal ini karena jumlah pegawai negeri sipil yang ada tidak mampu menutupi kebutuhan di lingkungan Pemko Batam saat ini.
"Seperti guru, kebutuhan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang dibangun Pemko Batam, begitu juga dengan tenaga medis. Dua sektor ini selalu mengalami penambahan fasilitas atau infrastruktur, sehingga juga berdampak terhadap kebutuhan," ujar Jefridin.
Saat ini keberadaan tenaga kontrak ini berperan dalam membantu pekerjaan pemerintah kota Batam.
Baca juga: Puskesmas di Batam Bakal Dijadikan Lokasi Vaksinasi Booster, Cegah Lonjakan Omicron
Baca juga: MESKI Tak Kenal Korban, Seorang Warga Negara Singapura Maksa Pinjam Motor dan Dibawa Kabur
Menurutnya, dua sektor yang paling banyak tenaga honorer adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Guru itu paling banyak, selain tenaga kesehatan. Karena memang kebutuhan pegawai di dua lingkungan ini sangat penting," katanya, Selasa (18/1/2022).
Hal ini seiring dengan penambahan infrastruktur sekolah, dan pelayanan kesehatan yang setiap tahun dibangun Pemko Batam.
Kalau mengandalkan PNS sistem tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti saat ini.
Menurutnya keberadaan honorer sangat membantu tugas dan tanggungjawab pemerintah.
Tenaga honorer dibiayai dari APBD setiap tahunnya.