Baca tanpa iklan
BATAM, TRIBUNBATAM.id - Walikota Batam, Muhammad Rudi menegaskan jika status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah kembali ke level 1.
Ini karena data Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkonfirmasi positif covid-19 yang pulang melalui Batam, sudah dikeluarkan dari data Batam.
Diakuinya jumlah pasien terkonfirmasi positif di Kepri hanya 6 orang.
Ia juga menegaskan, keenam pasien ini bukan berada di Batam.
"Kita sudah level 1, hanya saja mungkin suratnya belum keluar. Ini berdasarkan Data Covid-19, bahwa PMI tak dimasukkan ke data Batam," ujar Rudi yang juga Kepala BP Batam sesudah meninjau jalan Yos Sudarso, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya capaian ini patut disyukuri.
Baca juga: BATAM PPKM Level 1, Polsek Belakangpadang Tetap Razia Prokes di Tempat Wisata
Baca juga: Tiongkok Sebut Omicron Bisa Menular Lewat Surat Luar Negeri, Minta Warga China Waspada
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kerja mencegah penyebaran pandemi covid-19 masih terus dilakukan.
"Karena pandemi ini masih ada, saya harap kita semua tak lengah. Tetap terapkan protkes seperti biasa," tutur pria yang menjabat sebagai Kepala BP Batam ini.
Hal ini diharapkan, karena fluktuasi kasus bisa saja terjadi jika seluruh pihak abai protkes.
Selain penerapan protokol kesehatan (protkes), Batam masih gencar melakukan vaksinasi.
"Terkait vaksinasi juga, mari kita sukeskan. Batam sekarang dipercaya untuk melaksanakan vaksinasi booster," kata dia.
Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama FKPD juga masih menggenjot vaksinasi booster atau dosis 3.
Selain di vihara Maitreya, seluruh Puskesmas juga akan dijadikan tempat vaksin booster.
"Warga bisa mendaftar melalui online atau langsung," ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Selasa (18/1/2022).
Baca juga: Pengungsi Afghanistan Belum Dapat Vaksin Corona, Gubernur Kepri Tunggu Arahan Pusat
Baca juga: Daftar 20 Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Karimun, Selasa 18 Januari 2022
Ia menegaskan mulai dari Jumat (21/1/2022), aparatur sipil negara akan divaksin. Pihaknya sengaja vaksinasi aparatur sipil negara ini dilakukan setiap hari Jumat. Sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.