Baca tanpa iklan
Begitu juga untuk SMP ke SMA sederajat.
"Kompleksitas persoalan ini sudah diketahui naik Disdik kota maupun provinsi. Pejabat Provinsi sekarang merupakan mantan Sekdis pendidikan Batam, jadi pasti paham akan keadaan dan peta masalah pendidikan di Batam ini," kata Amsakar Achmad.
Baca juga: Gunakan Jalur Zonasi, Orangtua dan Murid Pilih Sekolah Terdekat saat Daftar PPDB
Baca juga: Soal Larangan Tambah Rombel saat PPDB di Batam, Rudi : Walikotanya Saya! Jangan Asal Bicara
Kendati dihadapkan dengan berbagai persoalan ini, Amsakar menyebutkan pemerintah daerah berusaha hadir dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Berbagai kebijakan dibuat agar orangtua bisa tenang.
Hal ini sudah terjadi setiap tahun. Untuk itu, sebenarnya baik orangtua maupun sekolah, sudah paham.
"Mereka tidak mau tahu. Intinya anak mereka bersekolah ke negeri, walau sudah diimbau, diedukasi, diberi pengertian akan ketersedian sekolah swasta. Mereka tetap ingin masuk negeri," kata Amsakar Achmad.
Ia mengakui untuk ketersedian antara SD, SMP, dan SMA negeri di Batam belum proposional.
Hal ini berdasarkan perhitungan kebutuhan serta perbandingan sekolah di setiap kecamatan.
Untuk sistem pendidikan ini tidak semata-mata hanya dengan menambah rombongan belajar, bangunan sekolah baru.
Namun juga harus menghitung kebutuhan tenaga guru, dan sarana prasarana pendukung lainnya.
"Jadi ini juga menjadi perhatian kami. Edukasi untuk bersekolah swasta dari dulu sudah kami sampaikan. Tapi kenyataan di lapangan kan berbeda. Mau kita biarkan mereka demo itu tidak sangat mungkin. Sudah saya bilang untuk pendidikan mereka akan all out berjuang," kata Amsakar.
Terpisah Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Andi Agung mengakui untuk persoalan PPDB di Batam masih menjadi primadona sampai saat ini.
Keterbatasan jumlah daya tampung sudah menjadi agenda resmi dalam pelaksanaan PPDB.
"Saya bisa bilang kalau pembagian rata antara swasta dan negeri tidak ada masalah. Hanya saja kita tidak bisa melarang orangtua masuk ke negeri, meskipun kuota terbatas. Kesadaran untuk masuk ke swasta ini yang belum banyak," katanya.
Baca juga: Ombudsman Kepri Surati Kepala Daerah Soal PPDB, Lagat : Jangan Ada Penerimaan Diam-diam
Baca juga: Wabup Karimun Ingatkan Dinas Pendidikan Antisipasi Pungli Saat PPDB
Ia mengungkapkan solusi yang bisa diambil adalah dengan menambah bangunan baru, serta penambahan rombongan belajar. Namun hal itu belum juga mampu mengakomodir jumlah pendaftar ke negeri.
"Kalau ada yang tidak tertampung, itu kebijakan pimpinan nantinya. Karena kami tentu harus membahas terlebih dahulu. Intinya sesuai dengan arahan pimpinan, kami laksanakan PPDB ini semaksimal mungkin. Untuk hasil akhir tentu harus menunggu semua proses selesai," ujar Andi.