Baca tanpa iklan
Majelis Partai PPP telah dua kali mengirim surat pada Suharso Monoarfa, namun tak kunjung ada respons.
Sementara, terjadi rentetana aksi yang meminta Suharso Monoarfa segera mundur.
Aksi tersebut merupakan buntut pernyataan Suharso Monoarfa soal amplop kiai.
Hingga saat ini, pihak Suharso Monoarfa belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dirinya dicopot dari jabatan Ketum PPP.
REAKSI Koalisi Indonesia Bersatu
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan terus berkonsolidasi menuju pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Viva menyebut itu setelah pemberhentian Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"KIB akan terus berkonsolidasi menyongsong persiapan pemilu presiden 2024," kata Viva kepada Tribunnews.com, Senin (5/9/2022).
Ia berharap pemberhentian Suharso tak berdampak terhadap kekompakan KIB, yakni PAN, PPP, dan Golkar.
Baca juga: Usung Iskandarsyah-Anwar Abubakar, Koalisi PKS dan PAN di Karimun Bidik Gerindra & PPP untuk Pilkada
"Semoga tidak berpengaruh signifikan terhadap eksistensi dan kekompakan KIB," ujarnya.
Sebelumnya, PPP menyampaikan update terkait dengan hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Dalam hasil rapat tersebut, diputuskan kalau PPP resmi memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.
"Pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan FATWA Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M. Tokan dalam keterangannya kepada awak media, Senin (5/9/2022).
Usman mengatakan, keputusan itu ditempuh setelah pimpinan tiga Majelis DPP PPP melakukan musyawarah.
Di mana para Pimpinan Majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia.
Baca juga: Fraksi PPP DPR RI Keberatan Soal RUU Cipta Lapangan Kerja, Kewajiban Sertifikasi Halal Bakal Dihapus