TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Dalam rapat bersama DPR RI Pangliama TNI Laksaman Yudo Margono mendapat pertanyaan dari Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto. Pertanyaan tersebut terkait perintah presiden.

Menurut Utut, apakah Panglima TNI apakah akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melanggar hukum.

Menurut Panglima TNI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak akan memberikan perintah yang melanggar hukum.

Hal itu ditegaskan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto, yang menanyakan apakah dirinya akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melanggar hukum.

"Ya enggak mungkin lah pak presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin," kata Yudo usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Lantas, Yudo justru merasa heran jika seorang presiden memberi perintah yang melawan hukum.

Menurutnya hal itu tidak mungkin terjadi.

"Masak presiden memerintahkan melanggar hukum, ya enggak lah. Mana ada," ujarnya.

Sebelumnya, pertanyaan tersebut dilontarkan pimpinan Komisi I DPR RI Utut Adianto.

Awalnya, Utut merespons paparan Yudo terkait netralitas personel TNI.

"Bapak menyatakan di paparan yang keempat TNI tetap netral. Kalau kebeneran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebeneran warna aja," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta.

"Kebeneran juga enggak ada merah, adanya cokelat. Kuning enggak ada ya, oranye enggak ada," imbuhnya.

Kemudian, Utut menyinggung presiden adalah pimpinan tertinggi TNI.

Ketua Fraksi PDIP itu menanyakan apakah Yudo sebagai Panglima TNI, akan bersikap menentang presiden jika diberi perintah yang melawan hukum.

Hal itu pula yang diingatkan Utut kepada calon Panglima TNI KSAD Jenderal Agus Subiyanto.