TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung soal dua kabupaten terdepan di Provinsi Kepulauan Riau yakni Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sorotan untuk dua kabupaten itu disampaikan Mendagri bahkan di depan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat keduanya berada di salah satu hotel ternama di Kota Batam.

Mulanya, eks Kapolri ini menyoroti pertumbuhan ekonomi Kepri yang mencapai 5,47 persen pada triwulan III tahun 2020.

Angka tersebut menurutnya di atas rata-rata nasional yang hanya 3,01 persen.

Mendagri menilai, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi di Kepri sudah pulih dengan baik dari dampak pandemi covid-19.

"Tapi saya minta jangan terlena, kenapa? Karena itu kan dirata-ratakan dari seluruh provinsi kabupaten/kota. Ada yang tinggi sekali seperti Batam, Karimun. Tapi ada beberapa yang rendah, seperti Natuna, Anambas. Nah ini perlu didorong," kata Tito.

Baca juga: Mendagri Buka Bukaan Soal Wacana Provinsi Khusus Natuna Anambas

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang masih rendah, Tito meminta peran pihak swasta digalakkan.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan belanja dari APBD atau transfer dari pusat.

Tito menegaskan banyak program yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik akibat keterbatasan anggaran.

Mendagri juga menekankan, pemerintah daerah harus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengundang investasi, mempermudah perizinan.

Termasuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.

Ia juga mengingatkan agar prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta harus saling menguntungkan.

Baik untuk investasi besar, menengah, maupun mikro.

Baca juga: Gubernur Kepri Bicara Provinsi Khusus Natuna Anambas, Minta Lengkapi Persyaratan

"Saya harap dengan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta, Kepri bisa menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing," sebutnya.

Dalam konferensi persnya, Mendagri juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam menyiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.