Nizar juga mengungkap jika surat keputusan tersebut masih belum ia tanda tangani.

Ia menunggu proses permasalahan selesai.

Baca juga: Pilkada Lingga 2024 - Muhammad Nizar Bakal Lawan Mentornya: Hal Biasa di Politik

Proses itu melibatkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa (BPMD), bagian hukum, kecamatan, dan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Lingga.

"Masalah ini juga berlaku untuk beberapa desa lainnya, dan untuk desa-desa lain, tidak ada masalah karena tidak ada klarifikasi atau komplain dari kades sebelumnya,” ujar Muhammad Nizar, Selasa (3/9/2024).

Kades Pulau Medang, Arbain saat datang menemui Bupati Lingga mengaku, bahwa saat diminta berhenti dalam situasi tertekan.

Ia hanya menyetujui dan menandatangani surat pemberhentian tanpa berpikir panjang.

Ia juga membawa 150 tanda tangan masyarakat yang menolak pemberhentiannya.

Baca juga: Kades Pulau Medang di Lingga Mundur dari Jabatan Setelah Dapat Desakan Warga

Nizar menegaskan, bahwa klarifikasi dari Kades Pulau Medang perlu diselesaikan dengan melibatkan semua pihak terkait.

Ia meminta Asisten I, BPMD, Bagian Hukum, Inspektorat, dan Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) untuk mediasi, guna menemukan solusi terbaik dan menghindari konflik berkepanjangan.

“Sebagai pemimpin daerah, sebelum saya menandatangani pemberhentian kepala desa dan penunjukan Pj. Saya meminta semua pihak terkait untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah ini. Saya ingin kondisi stabil dan tidak ada gejolak setelah penandatanganan,” ungkap Muhammad Nizar.

Nizar memastikan  bahwa jika hasil rapat sudah final dan sampai di mejanya, ia akan segera menandatangani berkas tersebut. (TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News