TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih hasil Pilkada 2024, Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura mengungkap persiapan jelang pelantikan mereka.

Ditemui di Gedung Daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri di Tanjungpinang, keduanya tidak memiliki persiapan khusus.

Gubernur Kepri terpilih, Ansar Ahmad mengatakan, baju yang nanti digunakannya bukan baju baru.

“Baju yang lama juga masih bagus. Jadi pakai itu saja,” ucapnya sambil tersenyum, Rabu (5/2/2025).

Baca juga: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Kepri Digelar 6 Februari 2025, Kecuali Batam dan 2 Lainnya

Pihaknya juga tidak menggelar acara atau pesta di daerah usai pelantikan nanti dan pulang ke Kepri.

“Kami ikuti saja tradisi adat melayu. Tidak dengan buat acara pesta meriah gitu. Sederhana saja,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Terpilih, Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, baju yang digunakannya nanti memang harus dibuat. Sebab, dirinya baru pertama kali menjadi wakil kepala daerah.

“Kan baru diamanahkan jadi wakil kepala daerah. Belum punya bajunya. Jadi kita ikut saja dibuatkan,” ucapnya.

Nyanyang juga sepakat, tidak perlu ada acara pesta besar usai pelantikan di daerah.

“Yang biasa-biasa saja. Tak perlu begitulah, fokus kami kerja atas amanah yang diberikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kepri, Zulhendri menyampaikan, pelantikan serentak awalnya akan dilaksanakan pada 6 Februari 2025.

Namun, ada perubahan jadwal. Informasi terakhir pelantikan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.

“Pelantikannya tetap serentak se Indonesia. Jadi mulai kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi semua di Istana Negara,” ucapnya.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 langsung dilakukan oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara.

Baca juga: KPU Usulkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Terpilih Kepada DPRD: Segera Kami Proses

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri Ferry Muliadi Manalu mengatakan, dari total tujuh kabupaten/kota di Kepri, tiga di antaranya mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

"Ketiganya, yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam,”sebutnya.

Sementara khusus Pilkada Tingkat Provinsi Kepri untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pilgub Kepri 2024, sampai saat ini tak ada teregister mengajukan permohonan sengketa Pilkada di MK.

(Tribunbatam.id/endrakaputra)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News