Gubernur Ansar Tekankan Kepala Dinas Berpihak Pada Produk Dalam Negeri

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H Ansar Ahmad menekankan setiap perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan proyek fisik dan pengadaan barang/jasa harus mengutamakan komponen lokal atau produk dalam negeri.

Kebijakan Gubernur Kepri itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).

“Kita ingin memastikan setiap belanja daerah dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Oleh karena itu, seluruh OPD harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan yang dilakukan,” tegas Ansar, Selasa (11/3/2025).

Dalam rapat evaluasi bersama, Ansar mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah terkait progres realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2025 terus dipantau secara ketat.

Berdasarkan Surat Biro Perekonomian dan Pembangunan Nomor B/400.11.8/147/B.EKBANG-SET/2025, pelaporan realisasi belanja PDN pada TA 2025 wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. 

Adapun hingga 31 Januari 2025, total pagu Belanja Barang dan Jasa APBD yang terhimpun mencapai Rp1.738.151.709.158 dengan komitmen Belanja PDN sebesar Rp1.676.405.546.313 atau setara dengan 96,45 persen dari total komitmen.

Baca juga: Gebrakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Tak Lagi Beri Insentif Tim Percepatan Pembangunan

Ansar juga mengapresiasi seluruh organisasi perangkat daerah yang telah melaporkan komitmen belanja PDN serta realisasi belanja Januari 2025 yang mencapai Rp 5.221.827.210. 

Dia menekankan betapa penting konsistensi dalam pelaporan dan realisasi belanja PDN agar program ini dapat berjalan optimal.

“Kita tidak hanya bicara soal angka, tetapi juga dampaknya bagi pelaku usaha dan industri lokal. Setiap Rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri berarti mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ansar.

Dia kemudian mengingatkan pelaporan realisasi belanja PDN untuk Februari 2025 harus disampaikan paling lambat 10 Maret 2025. 

Kader Golkar itu berharap agar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah terus diperkuat agar kebijakan P3DN dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.

“Keberpihakan kita terhadap produk dalam negeri harus lebih dari sekadar aturan, tetapi menjadi budaya dalam setiap pengadaan dan proyek pembangunan,” tegas Gubernur Kepri itu. (TRIBUNBATAM.id/Endra Kaputra)

Baca berita Tribunbatam.id lainnya di Google News