Pemkab Anambas Dorong Pembangunan PLBN Jemaja dan Kecamatan LOKPRI ke Pemerintah Pusat

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas terus mendorong pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayahnya.

Komitmen ini kembali ditunjukkan pemerintah daerah perbatasan itu, saat rapat diskusi bersama Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas, Sahtiar mengatakan, sejumlah prioritas pembangunan perbatasan telah pihaknya ajukan.

Salah satu di antaranya, mengusulkan pembangunan PLBN di Kecamatan Jemaja.

"Kami sudah usulkan kembali pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Ini prioritas utama yang selalu kami sampaikan ke pusat. Dari pemetaan wilayah, Jemaja sepertinya lebih tepat, karena itu pintu masuk dan berbatasan dengan negara tetangga," ujar Sahtiar, Jumat (12/9/2025).

Keberadaan PLBN di Anambas sebagai wilayah perbatasan ini menurutnya penting.

Ini mempermudah akses keluar-masuk orang, khususnya dari luar negeri terutama perbatasan dengan Malaysia.

Selama ini, jalur yang dilakukan harus ke Tarempa terlebih dahulu, padahal pintu masuk atau yang lebih dekat ada di Letung.

Menurutnya, kondisi di lapangan ini menimbulkan persoalan administrasi menjadi lambat dan sulit.

Salah satunya ketika warga negara asing yang sudah mendapat cap masuk di Anambas ingin singgah ke Letung, tetapi harus kembali ke titik awal untuk proses administrasi.

"Contohnya, kemarin ada warga Malaysia yang sudah mendapat cap masuk di sini. Dia hanya ingin bermalam semalam di Letung, tapi dipermasalahkan. Seharusnya dengan wilayah kita seperti ini ada kebijakan lokal yang bisa memahami situasi seperti ini," ungkapnya.

Selain usulan pembangunan PLBN, Pemkab Anambas juga menyampaikan sejumlah kebutuhan lain terkait pengembangan wilayah perbatasan.

Pemkab Anambas turut mengajukan pembangunan kecamatan lokasi prioritas (Lokpri).

"Jadi yang kami usulkan ini khusus bidang perbatasan. Semua itu sudah kami ajukan sebelumnya tahun lalu. Ya semoga saja, ada tindaklanjut dari pusat," terangnya.

Rapat diskusi ini, menambah dorongan pengutan koordinasi Pemkab Kepulauan Anambas ke pemerintah pusat.

Meski selama ini, jalur koordinasi kerap ke BNPP, kini juga dapat dijalankan kepada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

"Selama ini urusan perbatasan lebih banyak melalui BNPP. Namun, sekarang koordinasi bisa dilakukan melalui mereka," pungkas Sahtiar. (TribunBatam.id/Noven Simanjuntak)