Kejari Anambas: Dokumen Dugaan Korupsi Desa Serat Lengkap, Hasil Audit segera Keluar

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas memastikan seluruh dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Desa Serat telah lengkap.

Dokumen yang sebelumnya menjadi kendala perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) itu telah diserahkan kepada auditor Inspektorat.

"Pemenuhan dokumen terkait perhitungan kerugian keuangan negaranya sudah kami sampaikan ke Inspektorat," ujar Kasi Intel Kejari Anambas, Bambang Wiratdany, Rabu (15/10/2025).

Ia menegaskan, dokumen yang pihaknya serahkan merupakan materi penting untuk penguatan yang sebelumnya kurang dan dibutuhkan auditor.

Meski begitu, apa jenis dokumennya, Bambang, akui jika hal itu berada di kewenangan penyidik.

"Itu terkait materi tentang perhitungan juga. Hanya saja, kalau dokumen apa mungkin itu nanti sifatnya penyidiklah," katanya.

Meski tak spesifik, dokumen yang dimaksud memiliki muatan penting terhadap pengungkapan dugaan korupsi tersebut.

"Yang pasti, dokumen dari desa yang menyangkut APBDes, Perkades segala macam semua. Termasuk proses penyalurannya serta SPJ-nya," tutur Bambang.

Menurutnya, dokumen yang disita akan dijadikan barang bukti untuk ditunjukkan di pengadilan nantinya.

"Kami hanya menyita dokumen saja, tidak ada barang fisik. Barang bukti ini, akan kami tunjukkan di pengadilan nanti," ucapnya.

Dengan telah diserahkannya dokumen kelengkapan yang dibutuhkan auditor tersebut, hasil perhitungan kerugian keuangan negara dugaan korupsi Desa Serat diprediksi akan segera keluar.

Perkiraan pihaknya, hasil perhitungan kerugian keuangan negara tersebut akan keluar dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan.

"Kalau untuk penyerahan, kami tergantung inspektorat. Kapan mereka serahkan kami terima. Tetapi kemungkinan seminggu atau dua minggu ke depan sudah keluar," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hasil perhitungan kerugian negara dugaan korupsi Desa Serat di Kabupaten Kepulauan Anambas hampir final.

Tim Auditor Inspektorat Anambas, secara maraton tengah merampungkan nilai anggaran kerugian negara terkait penyimpangan Dana Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggran (SILPA) 2020 hingga 2022 itu.

Namun sampai waktu yang ditetapkan, perhitungan kerugian negara masih menemui kendala, karena adanya beberapa dokumen yang belum rampung. 

Bahkan, untuk memenuhi dokumen tersebut, tim auditor dan kejaksaan diberikan perpanjangan surat tugas.

Inspektur Inspektorat Anambas Yunizar mengatakan, pihaknya belum melapor karena masih menunggu kelengkapan dokumen administrasi berupa Surat Keputusan (SK) jabatan perangkat desa terdahulu.

Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan pihak yang akan bertanggung jawab dalam dugaan kasus tersebut.

Kades Antika Terseret Kasus Korupsi

Sebelumnya diberitakan, Kades Serat Antika tersandung dugaan korupsi dengan modus menyelewengkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2020 hingga 2022.

Saat ini Antika sudah tak lagi menjabat Kades Serat. Dia diberhentikan dari tugasnya itu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Anambas mengungkap jika Kades Serat, Antika telah diberhentikan secara tidak hormat.

Pemberhentian Kades Serat itu dipertegas dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kepulauan Anambas Nomor 501 Tahun 2025 per tanggal 12 Agustus 2025.

Langkah Pemkab Anambas memberhentikan Kades Serat tidak dengan hormat ini terjadi saat perkara di Kejari Anambas sedang berjalan.

"Ya sudah pemberhentian tetap. Yang bersangkutan sudah tak menjabat Kades Serat lagi," ujar Kabid Administrasi Pemerintahan Desa, Dwi Jaya Putra, Rabu (10/9/2025).

Dwi mengatakan, dasar pemberhentian tetap Kades Serat Antika karena tak lagi aktif kerja alias masuk kantor sejak Desember 2024.

Keputusan ini dipertegas dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang desa.

Aturan itu menjelaskan jikaa Kepala Desa dapat diberhentikan tetap apabila 6 bulan berturut-turut tanpa keterangan.

"Surat dari keterangan RT/RW yang bersangkutan memang tak pernah kembali. Sudah lebih dari 6 bulan tak pernah berada di Kantor Desa Serat," jelasnya.

Pihaknya telah menetapkan pemberhentian sementara Kepala Desa Serat pertanggal 16 Desember 2024 karena tak ada keterangan 3 bulan berturut-turut.

"Jadi kalau dihitung sisa masa jabatan ada 16 bulan lagi sampai 10 Desember 2026. Kami sudah menyiapkan langkah untuk posisi Penjabatnya (Pj)," terangnya. (TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)