Usulan FTZ di Bintan Secara Menyeluruh Segera Terwujud, Rencana Tahun 2026

TRIBUNBATAM.id, BINTAN  -  Rencana Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara menyeluruh segera terwujud. 

Usulan tersebut digadang-gadang bakal terwujud di tahun 2026 mendatang. 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik, belum lama ini sudah membicarakan kembali hal itu di Singapura. 

Kala itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad memaparkan keunggulan dan kemudahan berinvestasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam Bintan Karimun (BBK), pada forum internasional di Singapura.

Forum Joint Investment Promotion Event: Investment Opportunities and Business Regulations in the Batam, Bintan, and Karimun (BBK) Free Trade Zone itu, merupakan forum yang menjadi bagian dari kerja sama Working Group Batam, Bintan, dan Karimun (WG BBK).

Forum ini diinisiasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura untuk memperkuat konektivitas ekonomi dan mendorong investasi berkualitas.

Di sela kegiatan tersebut, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengadakan diskusi dengan Gubernur Kepri, Bupati Bintan dan Kepala BP Bintan.

Obrolannya ialah menjadikan FTZ Bintan menyeluruh. Tidak lagi enclave seperti saat ini. Selama ini, kawasan FTZ Bintan berbeda dibandingkan dengan Batam. Kawasan FTZ Batam sudah menyeluruh. Satu Pulau Batam sudah dikuasai oleh negara.

"Tanpa mendahului, bahwa ada potensi kawasan FTZ di Bintan ini menjadi menyeluruh, tahun 2026 nanti Cuma, saya belum berani bilang ini pasti, karena belum diteken payung hukumnya," kata Kepala BP Bintan Farid Irfan Siddik, Kamis (4/12/2025).

Dia menjelaskan, pembahasan ini sudah sampai ke Menko Perekonomian RI, dan sudah memberikan lampu hijau, soal FTZ di Bintan akan menyeluruh.

Diakunya, selama ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad sudah memperjuangkan FTZ Bintan secara menyeluruh itu sejak masih menjabat Bupati Bintan. 

Apabila FTZ Bintan itu enclave atau tidak menyeluruh, akan sulit dalam pengawasan barang FTZ. Terutama bagi pegawai Bea Cukai.

Saat menjabat Gubernur Kepri sekarang, Ansar Ahmad juga memperjuangkan agar FTZ Bintan menyeluruh seperti FTZ Kota Batam.

Perjuangan ini akan terjawab pada tahun 2026 nanti, setelah FTZ ditetapkan pemerintah pusat secara menyeluruh nanti.

Untuk payung hukumnya yang kuat berupa Peraturan Pemerintah (PP), akan ada turunan dalam bentuk Keppres.