Usulan FTZ di Bintan Secara Menyeluruh Segera Terwujud, Rencana Tahun 2026

Kemudian ada turunan dari Keppres berupa SKBK. Berdasarkan SKBK ini, Dewan Kawasan (DK) FTZ akan membuat Peraturan DK, lalu turunannya lagi berupa Peraturan Badan Kawasan atau peraturan Kepala BP Bintan.

"Payung hukum itu akan dikoordinir langsung oleh Menko Perekonomian RI. Nanti, akan kita lihat payung hukum itu, apakah Pulau Bintan atau Bintan saja," akunya. 

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto akan memperkuat lagi posisi FTZ.

Sehingga, investor yang ada di Singapura dalam Join Working Group FTZ BBK (Kepri), tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Bintan.

Sebab, jaminan ketersediaan lahan FTZ dan payung hukumnya sudah kuat, jika FTZ Bintan sudah menyeluruh.

Selama ini, kan hal itu yang menjadi keraguan oleh pihak investor dari Singapura.

“Sejumlah investasi itu sangat tinggi berinvestasi di Kepri. Mereka melihat BBK Kepri ini seperti Singapura Jilid Dua. Saya jika sudah FTZ pasti banyak investor yang datang," pungkasnya. (TRIBUNBATAM.id/ Ronnye Lodo Laleng).