Dinkes Natuna Benahi Data BPJS, 18 Ribu Peserta Terindikasi Tak Lagi Layak Ditanggung APBD

Akibatnya, beban iuran justru masih ditanggung pemerintah daerah.

“Ini juga menjadi kendala. Ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS, sehingga bebannya masih ditanggung pemda. Ini juga kita evaluasi,” ungkap Hikmat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Natuna melakukan koordinasi lintas OPD, mulai dari Dinas Sosial, Disnakertrans, hingga Disperindag.

Dengan perbaikan data yang lebih akurat, pemerintah berharap penggunaan anggaran dapat lebih efisien dan berorientasi pada skala prioritas. 

Saat ini, Pemkab Natuna mengalokasikan anggaran rata-rata Rp1 miliar lebih setiap bulan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan masyarakat.

“Khusus pembayaran iuran bulan Desember 2025 lalu, anggarannya mencapai Rp1.193.763.000. Jika datanya valid, tentu anggaran bisa lebih efisien dan tepat sasaran,” pungkas Hikmat. (TribunBatam.id/Birri Fikrudin)