Fraksi PKS Soroti Penanganan Banjir dan Sampah Belum Maksimal, DPRD Setujui Rancangan APBD 2026

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam rapat paripurna, Rabu (10/9/2025). 

Meski seluruh fraksi sepakat melanjutkan pembahasan, beberapa catatan kritis turut dilontarkan, terutama dari Fraksi PKS, Fraksi PKB dan Draksi gabungan PAN, Demokrat dan PPP.

Ketua Fraksi PKS, Muhammad Mustofa, menegaskan persoalan banjir dan sampah masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemko Batam. 

Menurut Dia, tumpukan sampah yang masih terlihat di sejumlah titik mengganggu estetika kota dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap Batam sebagai kota industri sekaligus tujuan investasi.

“Persoalan sampah ini sangat penting, karena menyangkut kualitas hidup masyarakat. Jika tidak diselesaikan, dampaknya bisa luas,” ujar Mustofa.

Fraksi PKS juga menyoroti kemacetan, fraksi PKS menilai pelebaran jalan belum mampu mengurai padatnya arus lalu lintas. 

PKS mendorong pemerintah mengambil langkah lebih berani, salah satunya dengan pembatasan kendaraan pribadi dan penguatan transportasi umum.

“ASN di Kota Batam sebaiknya menjadi role model dengan menggunakan angkutan umum ke kantor. Ini bisa mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus mengubah budaya transportasi,” kata Mustofa.

Fraksi PKS juga mengingatkan adanya temuan ribuan anak di Batam yang terdiagnosis diabetes. 

Menurut Mustofa, hal ini menandakan adanya krisis kesehatan anak yang berhubungan dengan pola hidup. 

“Jika tidak ditangani, diabetes bisa memicu risiko penyakit jantung, ginjal, hingga kebutaan di usia produktif,” katanya.

Tak hanya itu, PKS menyoroti ketersediaan pangan. Pemerintah dinilai masih fokus pada solusi jangka pendek seperti operasi pasar, sementara langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan belum terlihat.

Sementara itu, Fraksi PKB yang diketuai Surya Makmur Nasution menyoroti kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. 

Meski investasi dan belanja BP Batam diperkirakan meningkat signifikan hingga Rp5,3 triliun pada 2026, tingkat pengangguran masih tinggi yakni 7,68 persen, disertai paradoks meningkatnya jumlah penduduk miskin meski persentasenya menurun.

“Belanja pegawai pemerintah juga masih terlalu besar dibandingkan anggaran untuk program yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Surya.

Fraksi gabungan PAN, Demokrat, dan PPP yang dipimpin Safari Ramadan memberi catatan pada sektor pendidikan, infrastruktur, serta dukungan bagi UMKM. 

Safari meminta Pemko Batam memastikan proses penyaluran bantuan usaha tidak mempersulit pelaku UMKM.

Dari delapan fraksi DPRD Batam, lima fraksi lainnya yakni NasDem, Gerindra, Golkar, PDIP, serta Hanura-PSI-PKN, menyatakan setuju rancangan APBD 2026 dibahas ke tahap berikutnya tanpa banyak catatan.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan pihaknya akan memberikan jawaban resmi dalam paripurna lanjutan.

“Semua masukan akan kita jawab pada sidang paripurna berikutnya,” ujar Amsakar.

( tribunbatam.id/ian )