Belanja Modal Batam Baru 37 Persen, Pemko Kejar Target Penyelesaian Proyek Akhir Tahun

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pemerintah daerah tengah mengebut penyelesaian berbagai proyek pembangunan jelang akhir tahun anggaran 2025. 

Hingga akhir September atau triwulan III, realisasi belanja daerah baru mencapai 37 persen, sementara pendapatan daerah telah menembus 72 persen.

“Kita optimis target pendapatan akan tercapai mendekati proyeksi. Begitu juga dengan realisasi belanja, insya Allah sesuai rencana,” ujar Amsakar usai menghadiri Rapat Pengendalian Harga Beras di Aula Engku Hamidah, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, tiga bulan terakhir tahun anggaran merupakan masa krusial bagi Pemko Batam. 

Amsakar menegaskan telah menginstruksikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk berkoordinasi intensif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengidentifikasi dan mengatasi potensi hambatan.

“Saya sudah minta Pak Malik (Kepala BPKAD) agar segera berkomunikasi dengan Bu Saidah dan OPD lainnya. Kita ingin pastikan semua kegiatan berjalan tanpa kendala, baik dari sisi pelaksanaan proyek maupun penerimaan daerah,” tegasnya.

Amsakar menambahkan, evaluasi di triwulan terakhir selalu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tidak tersendat. 

“Biasanya di akhir tahun ini kita lakukan evaluasi menyeluruh agar semua target bisa terpenuhi,” ujar Amsakar.

Amsakar juga mengatakan Pemko Batam tetap optimistis realisasi pendapatan dan belanja daerah akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Pemerintah juga memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat waktu dan berdampak langsung pada masyarakat.

“Kuncinya koordinasi dan percepatan pelaksanaan di lapangan. Kita ingin seluruh proyek selesai sesuai jadwal dan anggaran terserap optimal,” pungkas Amsakar.

Sementara Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Batam, Abdul Malik, menjelaskan hingga kini realisasi belanja fisik atau belanja modal baru mencapai 37,96 persen, atau sekitar Rp345 miliar dari total anggaran Rp900 miliar.

“Belanja modal ini mencakup pengadaan sarana dan prasarana kantor hingga pembangunan infrastruktur,” ungkap Malik.

Malik menyebut, capaian tersebut masih tergolong wajar karena sebagian besar proyek fisik masih dalam proses pengerjaan di lapangan. Sistem pembayaran pun baru bisa dilakukan setelah pekerjaan selesai.

“Proyek fisik biasanya dibayar setelah selesai 100 persen. Jadi meskipun pengerjaan sedang berjalan, anggarannya belum masuk ke realisasi. Nanti menjelang akhir tahun, begitu semua proyek rampung dan dibayar, realisasi belanja akan meningkat signifikan,” jelasnya.