Breaking News, Buruh di Batam Kembali Turun ke Jalan, Bawa 8 Tuntutan Buat Pemerintah

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam menggelar aksi unjuk rasa depan kantor Wali kota Batam, Kamis (30/10/2025). 

Massa aksi datang membawa delapan tuntutan utama yang mereka nilai sebagai bentuk perjuangan menegakkan keadilan bagi kaum pekerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Aksi unjukrasa di Batam tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dengan titik kumpul di kawasan Panbil.

Massa selanjutnya bergerak menuju kantor Walikota Batam.

Aksi dipimpin oleh koalisi rakyat Batam melakukan orasi di depan Kantor Wali Kota Batam, di Batam Centre.

Gusti, orator yang berdiri di atas mobil Komando dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan hanya untuk kesejahteraan individu.

Tetapi juga untuk memperbaiki sistem ekonomi secara nasional.

“Upah yang layak akan memperkuat daya beli rakyat dan menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Sudah terlalu lama buruh menahan panasnya ketidakadilan hari ini kita bersuara!” teriak Gusti di atas mobil komando.

Massa terlihat membawa mobil komando, bendera organisasi, banner tuntutan, serta sound system untuk menggelar orasi bergantian. 

Sepanjang aksi, para buruh menyerukan yel-yel perjuangan dan menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan nasib pekerja di Batam.

“Kami datang bukan untuk anarkis, tapi untuk menagih janji dan keadilan bagi buruh!” tegas salah satu orator.

Hingga berita ini diterbitkan, demo di Batam masih berlangsung.

Berikut 8 Tuntutan Koalisi Rakyat Batam Dalam Demo Hari Ini

1. Hapus sistem outsourcing dan cabut PP 35 Tahun 2021.
2. Tolak kenaikan upah minimum 2026 yang hanya 8,5–10,5 persen, serta tetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2026.
3. Tegakkan aturan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan bentuk Tim Investigasi K3 Kota Batam oleh Wali Kota.\
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan yang benar-benar melindungi buruh.
5. Reformasi pajak perburuhan, dengan poin utama:

• PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 7,5 juta.
• Hapus pajak THR, pesangon, JHT, serta pajak bagi pekerja perempuan yang sudah menikah.

  6. Stop PHK massal dan bentuk Satgas PHK di Batam.

  7. Berantas korupsi dan sahkan RUU Perampasan Aset.

  8. Redesain sistem Pemilu 2029 dan revisi RUU Pemilu. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)