Warga Transmigrasi Barelang di Batam Berharap Pembinaan Berkelanjutan dari Pemerintah

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Warga Transmigrasi Barelang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan harapan besar kepada pemerintah agar memberikan pembinaan berkelanjutan.

Terutama terkait pengembangan keterampilan dan dukungan sarana bagi para nelayan yang mendominasi kawasan tersebut.

Ketua RT 02, Transmigrasi Barelang Zi Samsir, mengatakan sekitar 80 persen warga Transmigrasi Barelang berprofesi sebagai nelayan.

Mereka bergantung hidup dari hasil tangkapan laut. 

Sejak pindah dari beberapa kampung di Barelang yang kini masuk dalam proyek Rempang Eco City, mereka memang telah menerima cukup banyak bantuan pemerintah. 

Namun, menurutnya, keberlanjutan pembinaan masih belum terlihat jelas.

Samsir menegaskan bahwa selain bantuan kapal, nelayan di Barelang masih membutuhkan alat tangkap yang lebih modern untuk meningkatkan kapasitas dan hasil tangkapan mereka.

“Harapan saya, sebagai pemimpin di sana, pemerintah bisa memberi bantuan yang tidak hanya sebatas kapal. Kami juga butuh alat tangkap modern. Yang penting kehidupan warga bisa semakin sejahtera,” ujarnya saat kegiatan peningkatan kapasitas SDM nelayan di Pangkalan PSDKP Jembatan II Barelang, Senin (1/12/2025).

Samsir mengatakan saat ini terdapat 17 kelompok nelayan, asal Tanjung Badung.

Penyerahan bantuan tambahan direncanakan akan dilakukan pada 20 Desember 2025.

Terkait bantuan kapal dari Kementerian Transmigrasi, Samsir mengaku bersyukur karena fasilitas yang diberikan cukup lengkap.

Kapal tersebut telah dilengkapi GPS sonar, kompas, tenaga surya, pelampung keselamatan, serta alat tangkap seperti jaring dan bubu.

“Alhamdulillah fasilitas di dalam kapal lengkap. Tinggal kami memaksimalkan pengolahan dan pengoperasian di lapangan,” ucap Samsir.

Kabar baik lainnya, pembangunan Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SBBN) di wilayah tersebut sedang berjalan dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. 

Pembangunan ini dilakukan bersamaan dengan pembuatan pelabuhan baru oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Transmigrasi.