Warga Keluhkan Bansos Tak Utuh, Lurah Bulang Lintang Batam Akui Kelurahan Tak Pegang Data

Ringkasan Berita:

• Warga Pulau Bulang Lintang keluhkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT Kesra, dan beras Bulog yang tidak pernah mereka terima secara utuh
• Lurah Bulang Lintang, M Irwan, menyatakan pihak kelurahan tidak terlibat langsung dalam pendataan maupun penyaluran PKH dan BPNT karena data berada di Dinas Sosial
• Irwan mengaku terkejut atas temuan data rekening PKH warga yang tercatat telah dicairkan sejak 2014, namun penerima mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Pihak Kelurahan Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), merespons aduan warga yang mengaku terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos), namun bantuan tersebut tidak pernah mereka terima secara utuh.

Belasan warga Pulau Bulang Lintang sebelumnya mendatangi Polsek Bulang, Senin (12/1/2026) pagi, untuk melaporkan dugaan kejanggalan penyaluran bansos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Kesra hingga bantuan beras Bulog. 

Terkait hal ini, Lurah Bulang Lintang, M Irwan, mengatakan pihak kelurahan tidak mengetahui secara detail proses pendataan warga maupun penyaluran PKH dan BPNT. 

Menurutnya, seluruh data berada di Dinas Sosial (Dinsos) dan dilakukan oleh pencacah serta pendamping sosial.

“Untuk PKH dan BPNT, kami di kelurahan memang tidak terlibat langsung. Pendataan dan penyalurannya itu melalui pencacah dan Dinsos. Kelurahan tidak memegang data secara detail,” kata Irwan.

Ia mengatakan, pihak kelurahan sebelumnya telah menggelar musyawarah bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping PKH, TKSK, perwakilan Bulog, RT/RW, LPM, serta perwakilan masyarakat Pulau Bulang Lintang. 

Dalam pertemuan tersebut, persoalan penyaluran bantuan Bulog dinilai relatif aman, karena penyaluran dilakukan langsung oleh pihak Bulog dengan sistem yang jelas.

“Kalau Bulog, datanya jelas. Penyaluran langsung, ada dokumentasi KTP asli, foto penerima, dan lewat sistem. Itu tidak melalui kelurahan,” kata Irwan.

Sementara mengenai PKH, Irwan mengaku pihak kelurahan tidak dilibatkan pendataan maupun evaluasi PKH. 

Irwan juga mengaku kaget dengan temuan warga yang menunjukkan data rekening PKH mereka telah dicairkan sejak 2014, namun penerima mengaku tidak pernah menerima bantuan tersebut.

Ia mengatakan, bantuan disalurkan melalui agen Brilink atau Rumah Pangan Keluarga (RPK). Kartu KPM seharusnya dipegang langsung oleh penerima manfaat dan tidak boleh dikuasai pihak lain.

“Kalau ada warga yang mengaku tidak pernah pegang kartu dan hanya dikasih uang tunai, itu sudah jadi keluhan serius. Tapi selama ini belum ada laporan resmi ke kelurahan,” ujarnya.

Irwan menegaskan, jika benar terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran dalam penyaluran PKH, hal tersebut berada di luar kewenangan kelurahan.

“Kalau memang ada penyalahgunaan, itu di luar batas pengetahuan dan kewenangan saya. Karena data dan sistemnya ada di Dinsos dan pusat,” ujarnya lagi.

Irwan berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui musyawarah dan verifikasi data oleh pihak terkait agar hak warga tidak dirugikan.

“Mudah-mudahan ada jalan keluar yang baik. Yang penting diverifikasi dengan benar supaya warga tidak dirugikan,” kata Irwan. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)