Dugaan Penyelewengan Bansos PKH di Batam, Polsek Bulang Kumpulkan Keterangan Saksi dan Data

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Penyelidikan dugaan penyelewengan bantuan sosial di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus bergulir. 

Setelah warga mendatangi Polsek Bulang dan menyampaikan aduan, polisi kini telah memeriksa saksi pelapor.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Anggoro Wicaksono, S.H., S.I.K., M.H melalui Kapolsek Bulang, Iptu Bobby Pratama mengatakan, pihaknya baru menerima surat perintah tugas untuk menangani kasus tersebut. 

"Kami baru menerima surat perintah tugasnya, dan baru memeriksa saksi pelapor," ujar Iptu Bobby, Selasa (13/1/2026).

Pelapor yang sudah diperiksa diketahui bernama Zam Jibar, warga Pulau Bulang Lintang. 

Ia sebelumnya mengadu karena terdata sebagai penerima bantuan, namun merasa tidak pernah menerima haknya secara utuh.

"Yang melapor baru satu, atas nama Pak Zam Jibar. Saat ini kami dalami lagi dari laporan awal itu," kata Bobby.

Sebelumnya, polisi juga telah meminta keterangan dua warga lain yang mengetahui mekanisme penyaluran bantuan di wilayah tersebut.

"Kemarin ada dua orang yang kami mintai keterangan. Ada yang terkait Bulog, ada yang PKH. Tapi yang membuat aduan resmi baru yang PKH," sebutnya.

Bobby menegaskan, penyelidikan tidak berhenti pada pemeriksaan pelapor saja. 

Polisi akan mengumpulkan data, mencocokkannya dengan instansi terkait, hingga kemungkinan memanggil agen penyalur bantuan.

"Sambil berjalan kami lakukan penyelidikan. Kami koordinasi dulu dengan dinas terkait PKH maupun bansos lainnya. Setelah itu, baru mungkin kami memanggil agen," ucapnya.

Saat ini, penyidik Unit Reskrim Polsek Bulang masih mengumpulkan keterangan saksi dan dokumen penerima manfaat untuk dibandingkan dengan data di kecamatan dan dinas.

"Kami cocokkan dulu datanya, karena yang memegang data lengkap itu dinas dan kecamatan," katanya.

Ia mengakui proses ini tidak bisa instan karena melibatkan banyak pihak. Namun Bobby memastikan aduan warga tidak akan dibiarkan begitu saja.

"Koordinasi ini butuh waktu. Tapi kami pasti menindaklanjuti aduan masyarakat. Semua berjalan sesuai SOP," tegasnya.

Ia menegaskan pihaknya akan menyelidiki persoalan ini secara transparan agar segera dapat menemukan jalan keluar, dan tentunya hak masyarakat bisa terpenuhi.

Sebagai informasi, Zam Jibar, sebelumnya mengatakan dirinya telah lama terdaftar sebagai penerima manfaat berbagai program bantuan sosial.

Namun tidak pernah menerima kartu PKH maupun kartu rekening bantuan.

"Kami baru tahu kalau kami penerima manfaat setelah ke kantor camat. Di data kecamatan jelas terdaftar, bahkan tercatat uangnya selalu ditarik. Tapi kami tidak pernah menerima," ujar Zam belum lama ini kepada TribunBatam.id.

Zam menambahkan, sejak era Wali Kota Batam sebelumnya hingga saat ini, warga penerima manfaat di Pulau Bulang Lintang tidak pernah memegang kartu PKH.

Kartu tersebut justru dipegang oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan pencairan bantuan.

"Selama ini kami hanya dikasih uang, itu pun tanpa tahu berapa nominal sebenarnya dari pemerintah. Kalau tanya, agennya malah marah-marah," katanya.

Kasus dugaan penyelewengan bantuan sosial ini menjadi atensi karena ada penerima yang mengaku terdata namun tidak pernah menerima bantuan utuh, bahkan ada yang merasa tidak pernah menerima sama sekali. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)