Sempat Tertunda, Pemkab Lingga Targetkan THR ASN Cair Pertengahan April Ini

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Harapan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lingga untuk menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai menemukan titik terang.

Pemerintah Kabupaten Lingga memastikan pembayaran hak ASN tersebut tetap menjadi prioritas, meski sempat mengalami keterlambatan akibat kondisi fiskal daerah.

Kepastian itu disampaikan langsung Wakil Bupati Lingga, Novrizal, baru-baru ini.

Dalam arahannya, ia menegaskan THR atau gaji ke-14 merupakan hak ASN yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.

"THR itu merupakan hak ASN dan wajib dibayarkan. Pemerintah daerah tidak akan mengabaikan kewajiban tersebut," ujar Novrizal di hadapan peserta apel.

Ia juga mengimbau seluruh ASN, baik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), agar tetap tenang dan tidak terpengaruh berbagai isu yang berkembang.

Menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memenuhi hak pegawai, meskipun saat ini menghadapi keterbatasan keuangan.

Novrizal menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi bersama Bupati, Sekretaris Daerah, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), pembayaran THR tidak sepenuhnya ditopang Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga kondisi fiskal daerah turut mempengaruhi waktu pencairan.

"Kami sudah melakukan rapat bersama. Dari laporan BPKAD, pembayaran THR ini berada di luar DAU. Sementara kondisi fiskal daerah saat ini memang terbatas sehingga pembayarannya mengalami penundaan," katanya.

Meski demikian, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis agar pembayaran THR dapat segera direalisasikan.

Pemkab Lingga menargetkan pencairan THR akan mulai dilakukan pada minggu kedua hingga minggu ketiga April 2026.

"Kami sudah menyiapkan strategi. Insyaallah pada minggu kedua sampai minggu ketiga April, THR sudah bisa disalurkan kepada seluruh ASN," katanya.

Pernyataan tersebut disambut positif para ASN yang mengikuti apel. 

Namun demikian, Novrizal juga mengingatkan kondisi keuangan daerah saat ini sedang menghadapi tantangan, terutama setelah adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mengatur batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.