Banyak Kasus Keracunan MBG, Pihak BGN Buka Kemungkinan Lapor Polisi dan Tutup Dapur MBG Bermsalah

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA  - Banyaknya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) disejumlah wilayah di Indonesia akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran sendiri bagi sejumlah walimurid.

Menanggapi hal itu, kini Badan Gizi Nasional (BGN) bicara soal kemungkinan melaporkan pihak dapur MBG ke polisi.

Tentunya ini bukan pekerjaan main-main, seperti disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang.

Menurut Nanik, BGN telah melibatkan pihak kepolisian dalam melakukan investigasi terkait maraknya kasus keracunan MBG.

"Bisa jadi (melaporkan pihak dapur MBG) karena kami dalam investigasi juga melibatkan kepolisian," ungkap Nanik, Kamis (25/9/2025), dilansir Kompas.com.

Tidak hanya itu, dalam proses Investigasi ini, Ia memastikan, salah satu langkah evaluasi dari BGN adalah menghentikan operasional dapur MBG yang bermasalah.

Penghentian itu, ujar Nanik, dilakukan sampai investigasi oleh BGN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Dinas Kesehatan selesai dilakukan.

"Kami akan langsung menghentikan operasi dapur, sekecil apapun kejadian apabila itu berkait dengan kesehatan anak-anak penerima manfaat," jelas Nanik.

"(Dihentikan) sampai kami selesai melakukan investigasi dan juga investigasi dari BPOM dan Dinkes," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang berbeda, Nanik juga menyampaikan adanya petugas dapur MBG yang melanggar prosedur.

Ia menyebut maraknya kasus keracunan MBG sebab banyak dapur tak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).

Nanik mengatakan, SOP telah mengatur jam produksi MBG harus dilakukan dini hari agar aman dikonsumsi.

Tetapi, fakta di lapangan, menunjukkan banyak dapur yang petugasnya memasak lebih awal karena mengantuk jika bekerja dini hari.

"SOP masaknya ini kan harus dimasak jam 1.30 sampai jam 2.00. Nah, ternyata dia masaknya jam 20.00 atau jam 21.00 karena ngantuk."

"Dia pikir, ya sudahlah masak sekarang saja, nanti sudah ngantuk, gitu lho," tutur Nanik di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

Nanik menambahkan, pengawasan sebenarnya sudah dilengkapi perangkat teknologi. Bahkan, setiap dapur juga sudah dilengkapi oleh CCTV.

"Sebetulnya kan begini, seluruh dapur itu ada CCTV. Nah sebetulnya kan sekarang pakai sudah teknologi tinggi."

"Taruh lah si SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi) ini nggak datang, kan bisa dicek di CCTV itu. Nah ini mungkin juga nggak dilakukan," jelas Nanik.

Nanik menyebut kelemahan pengawasan juga disebabkan petugas pemantauan atau SPPG yang tidak menjalankan tugas dengan disiplin.

Padahal, lanjutnya, SPPG seharusnya hadir memantau sejak persiapan bahan hingga distribusi makanan.

Per September 2025, BGN diketahui telah menghentikan sementara operasional sejumlah dapur MBG yang menjadi penyebab keracunan.

Di antaranya yang berada di Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat, Jawa Barat; serta Banggai, Sulawesi Selatan.

Angka Keracunan MBG

Hingga 22 September 2025, BGN mencatat telah terjadi 4.711 kasus keracunan di berbagai wilayah.

Jumlah keracunan itu paling banyak terjadi di Jawa Barat.

"Total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan," ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Senin, dikutip dari YouTube Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.

"Kejadian ini terjadi pada anak-anak sekolah, untuk ibu hamil, usia anak balita, alhamdulillah sejauh ini selalu aman dan tidak ada kejadian," imbuhnya.

Namun, Istana Presiden justru memberikan angka berbeda dalam hal data keracunan MBG.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengungkapkan kasus keracunan MBG tercatat di atas 5.000 kasus.

Angka itu diperoleh dari BGN, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan catatan waktu yang berbeda.

Data dari BGN Per 17 September 2025, kata Qodari, terjadi 5.080 kasus keracunan.

Kemenkes mengatakan ada 5.207 kasus keracunan MBG sampai 16 September 2025.

Sementara, data dari BPOM tertinggi, 5.320 kasus per 10 September 2025.

"Jadi ada data dari tiga lembaga sebagai berikut BGN, 46 kasus keracunan, dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September."

"Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025,” urai Qodari, Senin.

Selain tiga lembaga pemerintah itu, ada data dari elemen masyarakat yang mencatat setidaknya terjadi 5.360 kasus keracunan MBG pada anak sekolah.

"Kemudian dari elemen masyarakat, ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa," jelas Qodari.

Angka itu belum termasuk kasus yang terjadi di Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, baru-baru ini.

Lebih dari 1.000 siswa mengalami keracunan dalam insiden yang terjadi pada Senin hingga Rabu (24/9/2025), hingga Pemerintah Provinsi Jabar menetapkannya sebagai kejadian luar biasa (KLB).

Menindaklanjuti kasus tersebut, Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail alias Jeje, telah menutup sementara tiga SPPG di Cipongkor dan Cihampelas.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Jeje ini mengatakan belum akan menghentikan program MBG.

Sebab, menurutnya, program MBG telah membantu meringankan beban orang tua siswa.

"Yang kami tutup hanya tiga SPPG yang sudah bermasalah, di Cipongkor dan Cihampelas," kata Jeje, Kamis (25/9/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

"Program ini pada dasarnya baik sekali, ada 200 ribu siswa Bandung Barat terbantu dengan program MBG ini, orang tua juga sudah merasakan bahwa MBG meringankan beban pada orang tua."

"Akan tetap berjalan, jangan sampai hanya karena satu dua kasus ini berdampak pada dapur dapur lain yang bekerja dengan baik," tuturnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim/Taufik Ismail, TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan, Kompas.com/Kiki Safitri)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com