Pengusaha China Curhat ke Prabowo, Keluhkan Regulasi Mencekik

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Pihak berwenang telah melakukan intervensi secara paksa dalam operasional perusahaan, menuduh proyek hidrolistrik besar yang diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan penanaman modal Tiongkok merusak lahan hutan dan memperparah banjir.

"Sehingga memerintahkan penghentian pekerjaan dan menjatuhkan sanksi," lanjutnya.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Persetujuan visa kerja menjadi semakin rumit, dengan biaya yang meningkat, ambang batas yang lebihntinggi, serta pembatasan yang tidak wajar seperti penetapan lokasi kerja, yang menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Selain itu, kementerian terkait yang menangani beberapa persoalan tersebut diakui mereka tengah mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.

Termasuk di antaranya yakni pertambahan bea keluar baru untuk produk tertentu, penghapusan insentif untuk kendaraan listrik, dan pengurangan keringanan pajak untuk kawasan ekonomi khusus.

"Baru-baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah secara signifikan menaikkan Harga Patokan Mineral bijih nikel dan merevisi aturan penetapan harganya, termasuk memasukkan kobalt, besi, dan mineral ikutan lainnya ke dalam perhitungan untuk pertama kalinya," beber surat tersebut.

Pemberlakuan kebijakan yang tiba-tiba tersebut dinilai, telah menyebabkan lonjakan biaya komprehensif bijih nikel sebesar 200 persen. 

Sebagai investor dan operator besar dalam industri nikel di Indonesia, perusahaan penanaman modal Tiongkok kini menghadapi kenaikan tajam biaya produksi, kerugian operasional yang meluas, serta ketidakseimbangan di seluruh rantai industri. 

"Hal ini tidak hanya akan merusak proyek-proyek yang sudah ada secara serius, tetapi juga akan memengaruhi investasi masa depan, ekspor, dan lapangan kerja bagi lebih dari empat ratus ribu orang di sepanjang rantai industri, yang secara serius merusak kepercayaan investor global terhadap sektor nikel di Indonesia," sambungnya.

Terhadap kondisi tersebut, Kadin China di Indonesia berharap Pemerintah Indonesia terus membina iklim usaha yang stabil, adil, transparan, dan dapat diprediksi, menstabilkan ekspektasi kebijakan, menstandardisasi standar penegakan hukum, serta melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan penanaman modal asing.

Kadin China juga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan kebijakan serta penegakan hukum dan perbaikan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk membuka jalur penyelesaian masalah.

"Kami yakin bahwa dengan perhatian dan dukungan dari Yang Mulia (Prabowo), kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia akan terus berkembang secara stabil dan sehat, dan perusahaan penanaman modal Tiongkok akan terus memberikan kontribusi kekuatan yang lebih besar bagi pembangunan nasional Indonesia serta kerja sama persahabatan antara kedua negara," tutup surat tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengusaha China Curhat ke Prabowo, Keluhkan Regulasi Mencekik hingga Penegakan Hukum yang 'Lebay'