Jaga Ekosistem Laut, Wakil Gubernur Kepri Hadiri National Marpolex 2025 di Batam

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura menghadiri Table Top Exercise National Marine Pollution Exercise (Marpolex) Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ballroom Aston Batam Hotel & Residence, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Senin (17/11/2025).

Marpolex 2025 merupakan latihan bersama penanggulangan tumpahan minyak di luat secara nasional, dan dibuka langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan RI, Suntana.

Serta dihadiri berbagai stake holder dan lintas instansi terkait lainnya.

Mulai dari Komando Daerah Angkatan Laut IV Batam, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kemenhub RI, Deputi 5 BP Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemko Batam dan peserta dari instansi terkait lainnya.

Wamenhub RI, Suntana dalam sambutannya menjelaskan pentingnya sinergi antar instansi maritim untuk mengatasi potensi pencemaran laut.

Dimana seluruh pihak terkait, harus berada pada kesiap-siagaan tinggi mengatasi ancaman pencemaran laut di perairan Indonesia.

"Karenanya setiap lembaga atau instansi terkait lainnya, harus memiliki kesiapan yang matang dalam menangani insiden pencemaran laut, serta memiliki pemahaman yang komperhensif, tetutama dalam mengantisipasi berbagai ancaman pencemaran laut, " tegasnya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Selasa (18/11/2025).

Wamenhub RI juga mengingatkan bahwa Marpolex dan apa yang dilaksnakan kali ini bukan sekadar latihan biasa. 

Ini adalah ajang untuk memastikan setiap instansi terkait, bisa berkoordinasi dengan cepat dan efektif terutama dalam menangani berbagai ancaman pencemaran laut.

"Saya juga meminta betul kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Marpolex kali ini, untuk benar'- benar mengikuti pelatihan secara baik, dan merumuskan satu pemahaman bersama, sebagai langkah nyata menjaga dan melindungi laut kita dari berbagai ancaman, " harapnya.

Terkait dipilihnya Kota Batam sebagai pusat penyelenggaraan Marpolex 2025, karena kita ketahui bersama jika Kota Batam berada pada jalur yang sangat strategis dan berada di jalur perdagangan terasibuk dunia.

Selain tentunya, karena berbatasan langsung dengan negara luar.

Sementara itu Wagub Kepri menjelaskan kalau Kepri merupakan wilayah dengan karakteristik maritim yang sangat kompleks.

Lebih dari 96 persen wilayah Kepri adalah perairan, dimana sebagian besar wikayahnya, merupakan pelayaran yang berada pada jalur strategis internasional.

Dimana Kepri terletak pada salah satu Choke point Dunia yaitu Selat Malaka dan berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1.

Kepadatan lalu lintas kapal, aktivitas minyak dan gas, serta industri maritim lainnya menempatkan daerah ini pada tingkat kerentanan tinggi.

"Dalam hal ini, ancaman terhadap insiden pencemaran khususnya tumpahan minyak sangat nyata, " tegas Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura.

Secara akademik, berbagai penelitian menyatakan bahwa tumpahan minyak berskala besar dapat memengaruhi kualitas ekosistem perairan.

Termasuk rantai makanan hingga produktivitas masyarakat yang berdampak pada kesehatan yang sifatnya long term dan membutuhkan intervensi lintas sektor, imbuhnya.

"Karena itu, latihan seperti Marpolex memiliki relevansi yang sangat kuat, bukan hanya sebagai pemenuhan protokol nasional dalam tata kelola marine safety, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memperkuat lingkungan laut pada tingkat regional," jelas Wagub Kepri.

Pelaksanaan Table Top Exercise (TTX) hari ini imbuh Nyanyang, merupakan fase strategis dari keseluruhan rangkaian Marpolex.

Table Top Exercise memungkinkan untuk mensimulasikan skenario darurat secara sistematis dan berbasis kajian risiko.

Melalui TTX ini pula, beberapa hal yang akan diperoleh, meliputi:

1. Menguji alur komando dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi insiden tumpahan minyak.
2. Mengidentifikasi potensi operasional hambatan cepat secara sebelum memasuki tahap latihan lapangan.
3. Mengintegrasikan data spasial, prosedur, serta standar operasional Peraturan Perundang-undangan. sesuai
4. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pertahanan, dan pelaku usaha.

Provinsi Kepri juga akan terus berkomitmen dalam perlindungan lingkungan maritim dan peningkatan kapasitas penanggulangan keadaan darurat.

Karena keberhasilan mitigasi pencemaran laut tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan sumber daya.

Tetapi juga oleh tata kelola koordinasi yang kuat, respons cepat, dan akurasi pengambilan keputusan, pungkasnya. (adv/fik)