Pelaksanaan Program MBG di Kepri Fokus pada Sertifikasi SLHS

TRIBUNBATAM.id, KEPRI - Capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan progres yang cukup baik.

Namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi.

Demikian paparan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).

Rapat dipimpin Wakil Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dihadiri oleh Kepala BKKBN Kepri, Rohina.

Kepala BPS Kepri, Toto Haryanto Silitonga, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kepri serta para pimpinan Forkopimda Kepri.

Rapat juga diikuti oleh perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau secara luring dan daring, di antaranya:

• Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole
• Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian
• Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Ronny Kartika, serta
• Perwakilan pemerintah daerah dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2025 lalu.

Serta langkah percepatan pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi menjelaskan.

Berdasarkan data hingga 2 Februari 2026, realisasi SPPG aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 199 SPPG dari total target 303 SPPG yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi,” katanya dalam keterangan yang diterima TribunBatam.id, Jumat (6/2/2026).

Rika mengungkapkan bahwa dari total SPPG yang telah beroperasi, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).

Sementara sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.

“SLHS menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.

Proses pengurusan SLHS menurut Rika masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya dapat dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam.

“Kondisi ini menyebabkan waktu pengurusan SLHS menjadi lebih panjang,” jelasnya.