Minggu, 17 Mei 2026

DISKOMINFO KEPRI

Kepri Dukung Program Koperasi Merah Putih, Nyanyang Soroti Tantangan Infrastruktur Kepulauan

Wagub Kepri Nyanyang Haris sebut Pemprov Kepri dukung peluncuran Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan

Tayang:
Editor: Dewi Haryati
https://kepriprov.go.id/
FOTO BERSAMA - Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama Ketua DPRD Kepri, Wali Kota Batam, serta unsur Forkominda berfoto bersama usai mengikuti peluncuran 1.061 KDMP oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5/2026). (Uya/DISKOMINFO KEPRI) 

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Sabtu (16/5/2026).

Pada kesempatan itu, Nyanyang menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyambut baik peluncuran program strategis nasional tersebut sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.

Menurut Nyanyang, semangat pemerataan pembangunan yang diusung melalui program KDKMP sangat relevan bagi daerah kepulauan seperti Kepri yang memiliki tantangan geografis cukup kompleks.

"Walaupun lokus utama peluncuran berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, esensi dari pemerataan pembangunan ini gaungnya sampai ke beranda terdepan NKRI, Bumi Segantang Lada, Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang.

Ia mengatakan, Kepri merupakan provinsi kepulauan dengan 96 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4 persen daratan. 

Kepri memiliki lebih dari 2.408 pulau yang tersebar, termasuk 22 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Besarnya potensi maritim yang dimiliki Kepri, juga menghadirkan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

Beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi di antaranya kesenjangan infrastruktur antar-pulau akibat tingginya biaya logistik dan transportasi laut, keterbatasan akses digital dan jaringan komunikasi di wilayah pulau terluar, hingga perlunya optimalisasi sektor perikanan melalui modernisasi teknologi dan penguatan sarana pendukung bagi nelayan tradisional.

“Masih terdapat titik-titik blank spot di wilayah perbatasan yang menghambat akselerasi digitalisasi desa dan kampung. Karena itu kami berharap adanya penguatan jaringan internet satelit untuk mendukung desa digital di wilayah kepulauan,” katanya.

Nyanyang menegaskan, Pemprov Kepri terus berkomitmen mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter sebagaimana tertuang dalam visi pembangunan daerah.

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menurutnya, telah membuahkan sejumlah capaian positif pada indikator makro pembangunan daerah. 

Pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 tercatat sebesar 6,94 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional setelah Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat dari 79,89 pada tahun 2024 menjadi 80,53 pada tahun 2025. Capaian tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.

Melihat keberhasilan pembangunan 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Nyanyang berharap program serupa dapat diperluas hingga menyentuh wilayah kepulauan dan perbatasan di Kepulauan Riau dengan pendekatan berbasis karakteristik kemaritiman.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved