Soal Wacana Provinsi Khusus Batam, Soerya Respationo: Darmin Salah Diagnosa

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM - Pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 2,02 persen, yang notabene lebih rendah dibanding angka inflasinya, merupakan rekor terburuk dalam sejarah kota industri ini.

Kondisi ini pula yang mendasari pemikiran perlunya alternatif solusi seperti wacana pembentukan Provinsi Khusus Barelang.

Ketua Dewan Pertimbangan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang, DR HM Soerya Respationo SH,MH menilai ada kesalahan dalam tata kelola Batam selama ini.

Soerya menilai Ketua Dewan Kawasan, dalam hal ini Menko Perekonomian Darmin Nasution salah mengambil kebijakan dalam mengurai permasalahan di Batam.

Menurutnya, karut marutnya manajemen pengelolaan mengakibatkan terpuruknya perekonomian saat ini.

Baca: Kembangkan Pendidikan Siswa, SMKN I Batam Gandeng 14 Perusahaan

Baca: Tiap Lebaran, Pejabat Bandara Hang Nadim Dilarang Cuti. Ini Alasannya

Baca: Usai Tabrak Empat Mobil di depannya, Begini Reaksi Wanita Pengendara Fortuner

"Maaf, kalau boleh bicara, Ketua Dewan Kawasan atau Pak Darmin dalam menerjunkan tim dan perangkatnya di daerah salah mendiagnosa penyakit Batam. Karena yang didiagnosa yang di bawah dia. Saya kawatir diagnosanya tidak objektif juga. Ibarat dokter, kalau diagnosa tidak objektif maka obatnya akan lain. Itu yang terjadi di Batam saat ini," kata Soerya kepada Tribun yang ditemui di kediamannya, Taman Duta Mas, Batam, Kamis (15/6/2017).

Dengan kondisi Batam yang kian terpuruk ini, kata Soerya, Menko Perekonomian semestinya mengevaluasi langkahnya selama ini.

"Ini perlu dievaluasi, jangan menerima masukan dari satu sisi saja, baik sisi pemerintahan saja, atau pengusaha saja. Tapi harus dideteksi betul. Sehingga solusi terapi menjadi tepat juga," kata Soerya.

Ditegaskan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Barelang akan terus bergerak. Program dalam waktu dekat antara lain belanja masalah, belanja literatur dan melakukan kajian segala bidang bersama elemen masyarakat.

"Kita akan minta pendapat dari para ahli bidang ekonomi, ahli sospol, ahli hukum, pakar tata kewilayahan dan lain-lain. Juga berkunjung ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sounding ke parpol, lalu buat seminar-loka karya dan lain-lain," imbuhnya.

Jika nantinya hasilnya telah mengerucut maka akan segera disusun naskah kajian akademis. Hal itu tidak lain untuk menjaga independensi dan objektivitas.

"Wacana ini ujung-ujungnya untuk mencari objektivitasnya bagaimana? Kalau sudah dibuat kajian akademis, segi pemerintahan, sosial budaya, segi Hankamnas, lalu kehendak masyarakat bagaimana. Hasilnya prospektif atau tidak. Kalau positif, go a head. Jika tidak, jangan dipaksakan," katanya lagi.