BATAM TERKINI

Kepala BP Batam Tunda Tandatangan, Beri Kesempatan Pelaku Usaha Pelajari Draf Revisi Perka 17 

"Kami ingin pastikan tak ada yang terlewat. Baik ditunda sebentar. Begitu keluar, tak ada masalah. Itulah semangatnya," kata Lukita,

Kepala BP Batam Tunda Tandatangan, Beri Kesempatan Pelaku Usaha Pelajari Draf Revisi Perka 17 
INSTAGRAM/BP BATAM
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Draf revisi Peraturan Kepala (perka) Badan Pengusahaan (BP) Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Kantor Pelabuhan telah disampaikan kepada pelaku usaha jasa kepelabuhanan, Jumat (21/9/2018).

Dalam hal ini, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo tak langsung menandatanganinya. Melainkan memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mempelajari kembali draft tersebut.

"Kami ingin pastikan tak ada yang terlewat. Makanya dilihat dulu. Baik ditunda sebentar. Begitu keluar, tak ada masalah. Itulah semangatnya," kata Lukita, usai menggelar pertemuan dengan pelaku usaha jasa kepelabuhanan di Marketing Centre BP Batam.

Semula, rencananya draf revisi perka itu akan ditandatanganinya Jumat ini. Namun Lukita masih meminta masukan dari asosiasi. Hal ini sama seperti yang sudah dilakukan BP Batam sebelumnya, sebelum menerbitkan revisi perka terkait uang wajib tahunan (UWT).

"Kami berikan mereka waktu. Lebih cepat mereka berikan masukan, lebih cepat ditandatangani. Intinya mereka sambut baik sudah keluar draf ini. Kita tunggu saja kapan semua bisa tuntas," ujarnya.

Targetnya, sebelum akhir September revisi Perka No.17/2016 sudah bisa diterbitkan. Lukita mengatakan, prinsipnya untuk besaran tarif sudah berdasarkan kesepakatan antara BP Batam dengan pelaku usaha, sebelum BP Batam berkirim surat ke Menteri Keuangan dalam rangka revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.148 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Untuk tarif, sudah berdasarkan kesepakatan bersama. Begitu juga dengan insentif, kami punya kewenangan menerapkannya berdasarkan situasi yang terjadi. Jadi lebih fleksibel," kata Lukita.

Baca: Atap Digunting, Pak RW Kaget Lihat Indomaret Makmur Jaya Pasar Mandalay di Satroni Maling

Baca: Polresta Barelang Bentuk Tim Cyber Patrol untuk Mengantisipasi Berita Hoax dan Fitnah

Baca: Terjaring OTT, Petugas Subkon PLN Bintan Ini Terancam 4 Tahun Penjara. Ini Modusnya

Selain membahas draf revisi Perka, pertemuan itu juga membahas terkait kewenangan BP Batam. Menyangkut fasilitas, jalan menuju kawasan industri galangan kapal. Termasuk soal peningkatan keamanan di laut.

"Untuk peningkatan keamanan di laut ini, kami ingin bekerjasama dengan berbagai pihak keamanan biar bisa cepat merespon, apabila ada hal-hal yang mengganggu. Misal ada orang-orang ilegal naik ke atas kapal. Jadi perlu pengamanan yang ketat," ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam sejak pukul 14.00 WIB itu sifatnya lebih ke dialog. Dalam rangka mendorong usaha galangan kapal dan jasa usaha kepelabuhanan.

"Tadi juga bahas isu pendalaman alur. Service level agreement. Beberapa pelaku usaha yang memberikan jasa di kepelabuhan ingin ada kejelasan antara tarif dan kualitas yang diberikan," kata Lukita.

"Sebetulnya kami sedang susun itu, service level agreement. Jadi mereka kontrak dengan BP. Kami akan minta mereka memberikan jasa itu. Ada syarat-syarat, kualitas yang harus dipenuhi. Kalau mereka tak penuhi, kami akan berikan peringatan, sanksi. Kalau tidak dipenuhi juga, sampai ke pencabutan," sambungnya. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help