BATAM TERKINI

Debitur Protes Penetapan Lelang, Ade Nilai Undangan DPRD Batam Tidak Berdasar

"RD ini mengadukan ke DPRD Kota Batam. Nah atas ini, kemudian Komisi I DPRD Kota Batam mengundang klien kami. Buat apa ngundang ini?

Debitur Protes Penetapan Lelang, Ade Nilai Undangan DPRD Batam Tidak Berdasar
TRIBUNBATAM/ISTIMEWA
Ade Trini Hartaty 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Kuasa hukum salah satu bank BPR di Batam Ade Trini Hartaty MH menyayangkan surat undangan Komisi I DPRD Kota Batam yang dilayangkan terhadap kliennya. Termasuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) Kota Batam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri dan beberapa phak lainnya.

Kepada wartawan Jumat (16/11/2018), Ade mengatakan surat yang dilayangkan dan disayangan itu berawal, saat debitur yang protes terhadap penetapan lelang objek ruko tiga lantai yang terletak di Sei Panas oleh Pengadilan Negeri Batam.

Objek ruko milik seorang debitur berinisial RD, telah diputuskan setelah ada permohonan dari kreditur kliennya.

"RD ini mengadukan ke DPRD Kota Batam. Nah atas ini, kemudian Komisi I DPRD Kota Batam mengundang klien kami. Buat apa ngundang ini? Kami sangat sayangkan. Kan lelang sudah ditetapkan Pengadilan Negeri Batam," kata Ade.

Baca: Masukkan Benda Berbungkus Kondom, Dokter Bilang untuk Pembangkit Hormon Kebahagiaan

Baca: Pemerintah Perluas Tax Holiday Untuk 18 Sektor Termasuk Digital. Apa Saja Itu?

Baca: Armand Hartono, Anak Muda Terkaya Indonesia, Punya kekayaan Rp 113 Triliun. Gaya Hidupnya Sederhana

Ade menambahkan, DPRD menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, hanya mempunyai tiga fungsi. Antara lain legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Ini salah kaprah semua. DPRD itu melakukan pengawasan terhadap Eksekutif bukan untuk Yudikatif. Sementara, duduk persoalan debitur klien kami adalah soal penetapan eksekusi oleh pengadilan," katanya.

Ade tidak mempersoalkan seorang debitur RD yang melapor ke DPRD. Hanya saja, terkesan DPRD yang membuat undangan kurang memahami soal kewenangannya.

"Warga yang mengadu ke dewan itu sah-sah saja. Tapi pada tempatnya. Jangan sampai abuse of power (penyalahgunaan wewenang, red),'' tambahnya.

Sekilas dijelaskan Ade, debitur RD ingkar janji selama enam bulan. Kemudian kereditur sebagai kliennya telah melayangkan surat peringatan sebelum mengajukan permohonan ekskusi objek sita jaminan.

''Peringatan pertama, kedua dan ketiga sudah kami layangkan," imbuhnya.

Menurut Ade, kliennya sudah melaksanakan permohonan dan penanganan terhadap objek jaminan dengan baik. Dan sudah berdasarkan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas Tanah.(leo)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved