BATAM TERKINI

Mulai Desember, 5 PNS di Pemko Batam Tak Digaji Lagi. Ini Alasannya!

Pemerintah Kota Batam tak lagi memberikan hak berupa gaji dan lainnya kepada lima PNS di lingkungan Pemko Batam mulai Desember 2018. Ini alasannya.

Mulai Desember, 5 PNS di Pemko Batam Tak Digaji Lagi. Ini Alasannya!
TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pemerintah Kota Batam tak lagi memberikan hak berupa gaji dan lainnya kepada lima pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam.

Mereka ini merupakan pegawai yang tersandung kasus korupsi dan kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, keputusan tersebut diambil menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, beberapa waktu lalu. Sebelumnya juga sudah didahului dengan adanya pembahasan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, agar pegawai yang tersangkut korupsi diberhentikan.

"Kita teruskan surat edaran dari menteri itu, kita juga minta BKD (Badan Kepegawaian Daerah) untuk menginventarisir, mana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kita surati mereka," kata Amsakar, Kamis (6/12/2018) di DPRD Kota Batam.

Isi surat itu kata Amsakar, lebih agar tidak ada persoalan lain di kemudian hari, setelah pegawai tersebut diberhentikan dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini menyangkut gaji dan hak lainnya.

Baca: Diramaikan Ratusan Talent, Batam International Culture Carnival 2018 Digelar 8 dan 9 Desember

Baca: OPM Tantang TNI/POLRI Perang Revolusi Pada 2021 di Papua, Jubir Kodam Papua: Kami Siap Kapan Saja!

Baca: BERITA PERSIB - Peluang Persib Bandung Tampil di Piala AFC 2019 Terancam Gagal, Jika . . .

Baca: Jadi Korban Aparat BNN Gadungan, 2 Wanita di Batam Diperdayai dan Diajak Nyabu Bareng di Hotel

"Kita mau jangan sampai berketerusan (gaji). Nanti kasihan mereka. Sudahlah berhenti, harus mengembalikan lagi uang yang mereka terima. Ini lebih ke persoalan ke depan," ujarnya.

Bagi mereka yang tak sepakat dengan keputusan itu, dipersilakan mengajukan keberatan. Namun sejauh ini, menurut Amsakar, tidak ada keberatan dari pegawai yang sudah disurati Pemko Batam ini.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin mengatakan, ada lima PNS tersandung kasus korupsi dan sudah inkrah yang diberhentikan dan tidak lagi menerima haknya sebagai PNS, Desember ini. Lima PNS itu ditempatkan di Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah dan beberapa dinas lain.

"Jadi totalnya lima. Mereka ini sudah inkrah dan administrasinya sudah selesai. Mereka tak menerima gaji dan hak pensiunan juga," kata Jefridin.

Ia melanjutkan, pegawai yang diberhentikan ini merupakan PNS yang masih aktif di lingkungan Pemko Batam. Sedangkan mereka yang memutuskan pindah ke luar daerah dan yang sudah pensiun itu bukan menjadi kewenangan Pemko Batam. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved