Presiden Minta Pemda Danai Iuran BPJS Kesehatan Warganya yang Tak Mampu. Ini Kata Kadinkes Karimun!

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN – Kabar gembira! Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Iuran yang dimaksud di sini adalah iuran BPJS Kesehatan bagi warga tak mampu.

Rencananya, Inpres tersebut sudah mulai efektif diberlakukan pada 1 Januari 2019.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Salah satu poinnya yakni menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri):

Untuk memastikan Gubernur, Bupati dan Walikota mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PJKN).

Poin berikutnya:

Memastikan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya dalam PJKN

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Karimun, Rahmadi membenarkan iuran BPJS Kesehatan warga tak mampu segera akan ditanggung oleh pemda sesuai Inpres No.8/2018.

Rahmadi mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu verifikasi dan pendataan warga Kabupaten Karimun yang tak mampu oleh Dinas Sosial (Dinsos) Karimun.

Baca: BPJS Kesehatan Perpanjang Masa Ujicoba Rujukan Online

Baca: BPJS Kesehatan Masih Jamin Pasien-pasien Katarak, Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang

Baca: Pak RW Ini Keluhkan Operasi Cesar Karena Ada Perbedaan, Ini Kata BPJS Kesehatan Bintan