KPK Dorong Perbaikan Sistem Berbasis Teknologi untuk Pajak Hotel dan Restoran

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong setiap daerah melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan daerah.

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan menilai, salah satu hal nyata di depan mata saat ini dan yang paling mudah untuk dioptimalkan, adalah berkaitan dengan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

Kendatipun untuk itu, diakuinya setiap daerah pasti punya prioritas hal yang akan dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

"Tapi kita berharap, pajak-pajak ini bisa segera dimasukkan ke kas daerah supaya bisa membangun daerah yang bersangkutan," kata Basaria, Rabu (28/11/2018) di Planet Holiday Hotel.

Baca: BP2RD Apresiasi KPK Bantu Awasi WP di Batam, Melalui Tapping Box Diketahui Besar Pajak Dibayar

Batam sendiri, termasuk daerah yang dinilai perlu melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan daerahnya. Lantaran Batam merupakan daerah yang banyak dilintasi keluar-masuk orang, karena berada di daerah perbatasan.

Dari hitung-hitungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebelumnya, ada hampir 1.600 wajib pajak (WP) yang menjadi target penerapan tapping box di Batam. Usahanya tersebar di bidang perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir khusus, dan lainnya.

"Pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemko Batam saat ini sekitar Rp 1,1 triliun. Padahal menurut perhitungan kita, nilainya bisa sampai Rp 2 triliun. Anda bayangkan saja, berarti hampir separuh tak diterima Pemko Batam. Ini kenapa tak diterima?," ujarnya.

Baca: Wakil Ketua KPK : Pengusaha Tak Serahkan Pajak Titipan Masyarakat Itu Korupsi

Jika melihat ke belakang, menurut Basaria, akan sulit untuk mencari tahu keberadaan potensi nilai PAD yang hilang. Makanya, perlu dibuat sistem baru supaya ada transparansi dari sisi penerimaan. Yakni dengan perbaikan sistem berbasis teknologi.

"Dibuatlah online yang dihubungkan ke bank daerah. Panggil semua pihak yang terkait, sehingga semua bisa dipantau berapa jumlah transaksinya setiap saat. Apakah akan berkembang ke lainnya? Harapan kita, semua pajak bisa dilakukan secara online," harap Basaria.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi menargetkan pada 2021 mendatang, akan terpasang 1.600 tapping box. Di awal-awal penerapannya 2017, tapping box yang dipasang baru hitungan puluhan unit sampai 67 unit.

Baca: Tingkatkan Pendapatan Daerah, BP2RD Pasang 260 Tapping Box di Tempat Wajib Pajak

Kemudian jumlah ini terus bertambah. Per 31 Oktober lalu, tercatat sudah sebanyak 301 tapping box yang dipasang di restoran dan hotel di Batam.

"Tapi kami belum puas. Targetnya tahun ini bisa dipasang 500 unit tapping box," kata Rudi.

Ia pun meminta kepada Bank Riau Kepri untuk segera menyiapkan alat tapping box sesuai yang dimintakan. Dengan begitu alat itu bisa segera dipasang ke tempat usaha yang menjadi wajib pajak.

"Tanpa tapping box pun sebenarnya pelaku usaha harus menyerahkan pajaknya. Hanya saja dengan alat ini lebih transparan. Kami hanya ingin tahu data transaksi di tempat usaha bapak, ibu," ujarnya.

Baca: Tingkatkan Pendapatan Pajak, Pemko Batam Sudah Pasang 260 Tapping Box

Lebih lanjut dikatakannya, pembangunan yang dilakukan di Batam saat ini, berasal dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat.

"Batam ini dibangun sudah sejak tahun 1973. Asyik membangun saja tapi tak ada peremajaan. Untuk membuat Batam cantik, Batam menjadi daerah pariwisata, maka wajib, pajak yang dititipkan masyarakat itu dibayar ke pemerintah," kata Rudi.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari mengatakan, penerapan sistem pajak online dalam era reformasi saat ini menjadi suatu keharusan.

Baca: Gegara Tapping Box Bank Riau Kepri di Batam, KPK Kumpulkan 5 Kepala Badan Pendapatan Daerah

Ia pun mengingatkan kembali, awal saat tapping box mulai dipasang di Batam 2017, jumlahnya 40 unit. Kemudian setelah ada penguatan dari KPK, mereka berharap tahun ini terpasang sebanyak 500 tapping box.

"Untuk pemasangannya di lapangan, memang tak mudah. Tapi yang menarik, memang perlu ada sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dan bank daerah. Kami sambut baik kebijakan ini dan kami support untuk pengadaan alatnya," kata Irvandi.

Baca: Sudah 235 Unit Terpasang, Pemko Targetkan Pasang 9 Alat Tapping Box Tiap Hari

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, pihaknya pun akan segera menerapkan tapping box di seluruh wajib pajak di kabupaten/kota di Riau.

Sama seperti Batam, Pemerintah Provinsi Riau juga akan bekerjasama dengan Bank Riau Kepri.

"Kami optimis dengan alat ini, PAD Riau akan meloncat," kata Wan. (wie)