Cukai Rokok & Mikol Dicabut, Pengusaha Hotel Batam Menjerit: Bukan FTZ Salah, Tapi Manusianya

Lain lagi tanggapan dari kalangan pengusaha yang berkaitan langsung ke konsumen.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid mengatakan, status Batam, Kepri sebagai kawasan FTZ, bisa dipandang sementara pihak tidak ada pengaruhnya dengan penghapusan cukai oleh pemerintah pusat.

Pihak Bea Cukai pun dalam mencabut fasilitas bebas cukai di kawasan FTZ, masih mendasarkannya dengan Peraturan Pemerintah terkait FTZ yang berlaku.

Jadi kebijakan yang dikeluarkan masih dalam koridor FTZ.

Meski begitu, tetap saja Apindo menyayangkan kebijakan mencabut fasilitas cukai rokok dan minuman beralkohol di Batam tersebut. Ia menilai waktunya tidak tepat.

"Kita sayangkan mengapa harus sekarang fasilitas bebas cukai ini dicabut. Saat ini kondisi ekonomi Kepri sedang mengalami perlambatan selama dua tahun berturut turut. Ketika fasilitas bebas cukai ini dicabut, tentunya akan menurunkan aktivitas perdagangan kedua komoditas yang dikenai cukai. Yaitu rokok dan mikol," ujarnya, Jumat (17/5).

Rafki menilai, mestinya pemerintah menunggu kondisi ekonomi Kepri membaik dulu, baru kemudian meninjau kebijakan bebas cukai untuk rokok dan mikol. Jadi, tidak perlu terburu-buru.

"Kami imbau kebijakan ini ditunda dulu sampai kondisi ekonomi Batam membaik," kata Rafki.

Ia menambahkan, untuk alasan mengalirnya rokok dan mikol FTZ ke kawasan lain di Indonesia, menurutnya itu karena lemahnya pengawasan dari aparat terkait.

"Solusinya adalah dengan memperketat pengawasan. Bukan malah mencabut fasilitas bebas cukai dari kawasan FTZ," ujarnya.

Sementara itu di kalangan masyarakat, pencabutan fasilitas tersebut sempat menjadi buah bibir. Umumnya warga mengkhawatirkan bahwa harga rokok akan kian mahal di Batam.

“Kalau dikenakan cukai kemungkinan bisa tambah mahal. Hanya saja, selama ini harga rokok juga tak beda dengan di daerah lain,” ujar Rizky, warga Nagoya saat ditemui Tribun, kemarin.

Ia memang sedang asyik memperbincangkan kabar tentang penghapusan fasilitas bebas cukai itu.

Ia dan rekan-rekannya membandingkan dengan harga saat ini,-- yang ternyata tak beda dengan harga di daerah lain di luar FTZ.

Karena itu ia berharap kebijakan pemerintah itu tidak berdampak memberatkan masyarakat.

“Bagaimana dengan harga minuman beralkohol, saya tak tahu. Apakah nati kafe-kafe juga akan mengenakan harga lebih mahal lagi untuk itu, kita yang belum tahu juga,” kata Agus, rekannya yang saat itu ikut berdiskusi.

Ia justru memperkirakan, keberatan justru akan muncul dari pengusaha-pengusaha kafe yang menyediakan minuman beralkohol. (tribunbatam.id/dewi haryati/dipa nusantara)