Laporan Keuangan Karimun 7 Kali Dapat WTP dari BPK, Bupati Aunur Rafiq : Kita Bisa!

Kabar gembira juga ditunjukkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. Itu setelah berhasil  direalisasikan 100 persen dari target Rp 3 miliar.

Berikutnya Rafiq juga menyampaikan lain-lain PAD yang sah, target sebesar Rp 66,1 miliar, terealiasi sebesar Rp 61,6 miliar atau 93,17 persen.

"Untuk realisasi pendapatan transfer terdiri dari atas 3 komponen yaitu transfer pemerintah pusat berupa dana bagi hasil pajak sebesar Rp 42,4 miliar lebih atau tidak tercapai target sebesar Rp 135 miliar lebih," kata Rafiq.

Dana bagi hasil bukan pajak atau yang bersumber dari daya alam, terealiasi sebesar Rp 125,6 miliar atau tidak tercapai target sebesar Rp 37 miliar lebih.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) realisasi 100 persen dari target Rp 403 miliar lebih. Dana Alokasi Khusus (DAK) target sebesar Rp 223,9 miliar atau 94,20 persen tidak tercapai target sebesar Rp 12,9 miliar.

"Komponen yang ke-2 adalah dana transfer pemeriintah pusat lainnya yaitu dana insentif daerah dari yang ditargetkan dan realisasi 100 persen sebsar Rp 41.250.000.000," ujar Rafiq.

Komponen ke-3 dari pendapatan transfer dari pemerintah provinsi Kepri dalam hal ini basi hasil pajak ditargetkan Rp 61,8 miliar, terealisasi sebesar Rp 51,1 miliar atau 82,58 persen.

Selanjutnya akun pendapatan lain-lain yang sah terdiri atas hibah ditargetkan sebesar Rp 28,1 miliar, terealisasi sebesar Rp 29,9 miliar atau 106,28 persen melebihi target sebesar Rp 1,7 miliar lebih.

Serta pendapatan lainnya yang ditargetkan dan direalisasikan 100 persen sebesar Rp 35,4 miliar. 

Pada paripurna itu, delapan fraksi DPRD Karimun memilih menyampaikan pandangan mereka terhadap pidato pertanggungjawaban Bupati tentang pelaksanaan APBD Karimun tahun anggaran 2018 secara tertulis.

Tanggapan tertulis itu kemudian mereka serahkan satu per satu kepada Bupati Karimun melalui Ketua DPRD Karimun, M Yusuf Sirat dan disaksikan dua Wakil Ketua DPRD Karimun, Azmi dan Bakti Lubis. (yah)