Video-PPDB 2019 Pakai Sistem Zonasi di Batam, Siswa Tak Tertampung Sekolah Negeri, Ini Solusi Wako

TRIBUNBATAM.id - PPDB 2019 yang menggunakan sistem zonasi di Batam menimbulkan beragam persoalan yakni banyaknya siswa tak tertampung.

Orangtua siswa di Batuaji, Batam  berharap anaknya bisa di terima di sekolah negeri.

Namun kerbatasan kuota sekolah negeri membuat harapan ratusan orangtua di Batuaji terombang ambing.

• BPJS Kesehatan Anambas Bidik Pengusaha Mikro Jadi Peserta Jaminan Sosial

• 5 Link Live Streaming Sidang MK Sengketa Pilpres 2019 Mulai Jam 13.00 WIB via Kompas TV dan TVOne

• Soal Limbah Impor di Batam, Polda Kepri Akan Masuk, Beri Sinyal Siap Lakukan Penyelidikan

Data yang dikembangkan Tribunbatam.id, di lapangan untuk wilayah Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Ada sebanyak empat SMPN yakni SMPN 11, SMPN 26, SMPN 53 dan SMPN 38.

Dan untuk wilayah Batuaji ada sebanyak 350 orang siswa untuk SMP yang tidak bisa tertampung karena keterbatasan lokal disekolah yang ada.

Hal tersebut sangat menyakitkan bagi warga Batuaji yang anaknya tidak bisa masuk.

Seperti yang diungkapkan oleh Marta Elina, warga Batuaji yang sudah mendaftarkan anaknya ke SMPN 26.

Namun nama anaknya yidak keluar karena jarak rumahnya dari sekolah tidak masuk.

"Tidak tahulah nanti, mau sekolah kemana anak saya, Rumah saya di Rindang Garden Batuaji. Jaraknya lebih dekat ke SMPN 26 sesuai zona, tapi tidak di terima, kalau ke SMPN 11 jaraknya sudah jauh, apalagi ke SMPN 53,"kata Marta.

Dia juga mengatakan kondisi ekonomi Batam, saat ini sangat tidak memungkinkan anaknya di sekolahkan ke sekolah swasta.

"Kalau swasta jaman sekarang sulit juga. Setiap bulan harus pikirkan uang sekolah. Kalau di negeri kan yidak ada uang sekolah, kalau uang buku dan seragam masih bisa di cicil,"kata Marta.

Herlina, warga Genta tiga juga mengatakan anaknya yang sudsh di daftar ke SMPN 53 tidak keluar namanya.

"Kalau zonanya memang sangat jauh, tapi mau bagaimana, kita harus daftar kesana,"kata Herlina.

Herlina mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah Kota Batam.