Dana Bansos Tidak Terserap di Karimun, Warga Distabilita di Pulau Tidak Menikmati

Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis uring-uringan. Penyebabnya, dana bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Pemkab Karimun sebesar Rp 1,5 miliar a

Dana Bansos Tidak Terserap di Karimun, Warga Distabilita di Pulau Tidak Menikmati
tribunbatam/rachta yahya
Wakil Bupati Karimun Anwar Hasyim bersalaman dengan Wakil Ketua II DPRD Karimun Bakti Lubis usai sidang paripurna tentang LKPj Pelaksanaan APBD Karimun 2015, Selasa (16/8/2016). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis uring-uringan.

Penyebabnya, dana bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosial Pemkab Karimun sebesar Rp 1,5 miliar atau tepatnya Rp 1.575.394.500 hanya terserap sekitar Rp 164,2 juta atau sekitar 10,4 persen.

Hal itu diketahui Bakti saat menerima laporan kinerja Pemkab Karimun tahun anggaran 2018 ke DPRD Karimun.
"Dari laporan kinerja pemerintah daerah Karimun tahun 2018 yang disampaikan ke DPRD Karimun, tergambar dengan gamblang penyerapan anggaran di dinas sosial hanya 10,4 persen atau Rp 164,2 juta dari total Rp 1,5 miliar," kata Bakti Lubis kepada Tribun Batam, Kamis (20/6).
Bakti mengaku kecewa dan prihatin. Hal itu dikarenakan kondisi anggaran bansos yang besar tidak terserap itu sangat bertolak-belakang dengan kondisi riil di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Karimun itu mengatakan masih banyak menjumpai anak-anak penyandang kebutuhan khusus atau disabilitas, terutama di pulau-pulau (hinterland), belum tersentuh sama sekali oleh bantuan pemerintah daerah.
"Banyak masyarakat susah di pulau-pulau yang menyandang cacat permanen dan anak-anak disabilitas yang sama sekali belum disentuh pemerintah daerah, padahal, di sisi lain, mereka sangat layak mendapatkan perhatian," katanya.
Anggota DPRD Provinsi Kepri terpilih periode 2019-2024 itu mengaku menyayangkan sekali, di satu sisi penyerapan anggaran di Dinas Sosial Karimun hanya sekitar 10,4 persen.
"Kita prihatin dan menyayangkan sekali, anggaran sudah sahkan dewan tapi tidak difungsikan dengan maksimal," kata Bakti.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan penyerapan dana tambahan penghasilan PNS dan non PNS di Dinas Sosial Karimun. Dari total target Rp 140 miliar atau tepatnya Rp 140.568.494.104, dapat terserap Rp 107.872.633.428 atau sekitar 76,74 persen.
"Coba bandingkan dengan serapan dana tambahan penghasilan PNS dan non PNS di Dinas Sosial, tinggi malah. Dari target Rp 140 miliar sekian terserap sebesar Rp 107 miliar lebih atau sekitar 76,74 persen. Wartawan bisa artikan sendiri lah macam mana. Duit masuk saja, mereka urus," kata Bakti Lubis menyindir.
Disinggung kemungkinan Kepala OPD cemas atau takut-takut akan tersandung masalah hukum, ia menilai itu sudah menjadi resiko dari pekerjaan di bidang kebijakan publik.
"Kalau jujur dan amanah, kenapa mesti takut? Semua pekerjaan tentu ada resikonya, kalau belum apa-apa, lalu takut bermasalah, bagaimana mau maju dan berkembang," katanya.
Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kepri itu kemudian meminta Dinas Sosial Karimun untuk lebih peduli dan agresif terhadap kasus-kasus sosial kemasyarakatan yang masuk ke dalam ranah pemerintahan.
"Kita berharap ke depan, Dinsos itu bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah secara nyata," katanya.
Disinggung apakah Bupati Karimun, Aunur Rafiq dinilai sudah perlu untuk reshufle susunan Kepala OPD? Bakti menyerahkan kewenangannya ke Bupati.
"Kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak. Saya rasa pak Bupati sudah tahu, mana pembantu dia yang cakap kerja dan mana yang tidak," katanya diplomatis. 
Belum ada keterangan dari Dinsos Karimun perihal tersebut. Kepala Dinas Sosial Karimun, Syafruddin tengah dinas luar ke Medan.
"Pak Kadis lagi dinas luar ke Medan. Senin lah baru masuk. Pak Sekretaris belum masuk habis Jumat," ujar seorang staf Dinsos Karimun saat Tribun Batam hendak konfirmasi berita, Jumat (21/6). (yah)
 
Penulis: Rachta Yahya
Editor: Eko Setiawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved