Gubernur Kepri Nurdin Dukung Jokowi di Pilpres, Kini Ditangkap KPK, Nasib Jembatan Batam Bintan?

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap KPK, termasuk pendukung Jokowi di Pilpres 2019, dipecat Nasdem. bagaimana nasib Jembatan Batam Bintan?

TRIBUNBATAM.id - Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap KPK diduga menerima suap izin reklamasi, selama di Pilpres 2019, Nurdin Basirun adalah pendukung Jokowi-Maruf Amin.

Selain sebagai Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga menjabat Ketua DPW Nasdem Kepri, partai pendukung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

Ketua DPP Nasdem Effendy Choirie mengatakan, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sekaligus Ketua DPW Nasdem di Kepulauan Riau telah diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan partai. 

"Sudah diberhentikan tadi malam, sekaligus keanggotaan. Jadi siapa pun dia pokoknya, kalau kami sudah dapat infomasi baik dari koran, media kalau sudah OTT ketangkap tangan itu langsung kita berhentikan," kata Effendy saat dihubungi wartawan, Kamis (11/7/2019).

• Setelah OTT, Nurdin Basirun Dibawa ke Jakarta, Terlihat Ada Wanita di Rombongan

• KPK OTT Nurdin Basirun di Rabu, Hari yang Sama Dilantik Jadi Gubernur Kepri, Inilah Sumpahnya

• Nurdin Basirun Pernah Diwarning KPK soal Suap, Kini Ditangkap Basaria Pandjaitan

Effendy mengatakan, sejak menerima informasi terjadi operasi tangkap tangan (OTT) itu, pihaknya merasa prihatin.

Menurut dia, setiap kader partai yang memiliki jabatan di pemerintahan selalu diingatkan untuk tidak melakukan transaksi atau menerima mahar.

"Kami merasa sedih dan prihatin, merasa kecewa karena nasdem punya prinsip politik tanpa mahar, itu artinya memulai sesuatu tanpa transaksi, tujuannya adalah kita ingin pemimpin yang bersih," ujar dia.

Effendy mengatakan, tidak akan ada bantuan hukum untuk Nurdin Basirun ataupun kepada kader yang terbukti melakukan tindakan korupsi. Ia menyayangkan operasi tangkap tangan tersebut karena saat ini partai sedang membangun kepercayaan publik.

"Tidak ada toleransi bagi kader yang melakukan itu. kita prihatin dan sayang pada kader, kita ini sedang membangun kepercayaan publik, enggak usah nerima uang-uang, karena setiap pemimpin sudah ada jatahnya sendiri ya," ujar dia.

Selanjutnya, Effendy mengimbau seluruh kader partai yang memiliki jabatan di pemerintahan untuk berhati-hati dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat. KPK menangkap Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan 5 orang lainnya, Rabu (10/7/2019).

Ditangkapnya Nurdin Basirun menambah deretan daftar kepala daerah pendukung Jokowi yang terjerat masalah korupsi.

 Sebelumnya KPK menangkap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu.

Belum lama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangkap Bupati Bekasi Neneng Hasannah Yasin, Wali Kota Pasuruan Setiyono, dan Bupati Malang Rendra Kresna yang semuanya adalah pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, tidak ada hubungan antara pilihan politik di Pilpres dengan tindak pidana korupsi.

"Harus bedakan pilihan politik dan penegakan hukum. Ini ada di domain penegakan hukum. Ada orang yang pilihan politik masing-masing. Enggak ada hubungannya menurut saya," kata Johan di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Johan menegaskan, Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar para kepala daerah tidak menerima suap dan melakukan korupsi.

"Presiden selalu menekankan dalam pertemuan bersama kepala daerah jangan main-main dengan uang negara, jangan main-main dengan uang rakyat. Jadi Presiden justru mengajak kepala daerah dalam kaitan penggunaan alokasi anggaran baik APBN, APBD," kata Johan.

Johan mengatakan, Kepala Negara juga selalu berpesan kepada kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Itu kan sudah firm. Kalau kemudian ada yang ditangkap itu ya bupati, wali kotanya yang enggak benar. Tapi kebijakan di pusat sendiri, yang disampaikan Presiden, penggunaan anggaran bahkan kepada menterinya disampaikan dalam rapat-rapat," kata Johan.

Jembatan Batam Bintan

Saat Pilpres 2019, Nurdin Basirun menyampaikan Jembatan Batam Bintan adalah proyek yang masuk janji Jokowi. 

Bahkan setelah Jokowi terpilih, Nurdin Basirun mengatakan, target pembangunan dimulai 2020 mendatang.

Terkait awal waktu pembangunan ini, telah dibocorkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Mochamad Basuki Hadimuljono kepada Nurdin.

Dikatakan Nurdin, saat ini kementerian tersebut sedang mengerjakan Detail Engineering Design (DED) proyek.

Jika nanti sudah selesai DED dan penganggaeran, maka awal pembangunan segera dimulai.

"Jadi kemaren itu masih ada direvisi masalah teknisi. Saya juga kurang faham. Mungkin arsitektur proyek seperti apa," katanya.

Tak hanya itu, Nurdin juga mengklaim, Batam dan Kabupaten Bintan adalah salah satu daerah sentral ekonomi nasional.

"Percayalah, karena di Bintan budaya ada, sumber daya alam ada, tambang, pariwisata. Jadi tak ada alasan jika kita tak berhasil," ujar Nurdin.

Sementara itu, Ketua DRPD Kepri Jumaga Nadeak berharap, jembatan Babin yang dijanjikan Presiden RI Joko Widodo dalam janji kampanyenya saat ke Batam 6 April 2019 lalu, segera terwujud.

Ia mengatakan, jika nanti jembatan itu terwujud maka perekonomian di Kepri bakalan maju.

"Saya yakin maju. Saya ambil contoh, dulu daerah Madura sebelum ada jembatan Suramadu perekonomian melambat. Sekarang dengan adanya jembatan, daerah itu sudah menjadi kota," kata Jumaga.

Jembatan yang rencananya akan dibangun dengan kisaran biaya Rp 4-5 triliun tersebut digadang-gadang akan menjadi yang terpanjang di Indonesia.

Diperkirakan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

Pasalnya, Pasalnya saat ini jembatan terpanjang yang sudah berdiri tegak di wilayah NKRI adalah Jembatan Suramadu.

Megastruktur tersebut menghubungkan antara Surabaya dengan Madura dengan total jarak 5,43 kilometer.

Berbeda dengan Suramadu yang hanya menyambungkan dua daratan, jembatan Batam-Bintan (Babin) akan melewati empat pulau, yaitu Tanjung Taluk, Pulau Ngenang, Tanjung Sauh, dan Lobam.

Memperkirakan bentuk struktur, tampaknya jembatan Bintan juga akan dibangun tinggi di atas permukaan laut. Pasalnya daerah di sekitar area pembangunan merupakan wilayah pelayaran.

Itulah yang juga terjadi pada Suramadu, yang mana jembatan tersebut ditinggikan hingga 35 meter di atas permukaan laut. Inilah yang membuat pembangunan jembatan menjadi relatif mahal.(*)