Ditolak SMAN 14 Batam, Korban Zonasi: Kami Tak Butuh Piagam Kami Butuh Sekolah

"Anak saya juga tak lulus. Intinya, tak ada perlakuan berbeda. Sama semua," kata Amsakar, Senin (8/7/2019).

Dia meyakinkan kalau itu adalah sebuah kebijakan nasional.

"Kita mesti mulai sesuatu yang sudah jadi kebijakan nasional terutama untuk diri kita sendiri," kata Amsakar.

Gubernur dan Walikota Gelar Pertemuan Terbuka

Gubernur Kepri dan Walikota Batam mengundang calon wali murid yang anaknya tak lolos zonasi dalam sebuah pertemuan terbuka.

Mereka dikumpulkan Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam untuk mencari solusi, supaya anaknya tetap bisa bersekolah negeri.

Solusi sementara menambah ruang kelas baru. Untuk guru, menurutnya tak masalah.

• BREAKINGNEWS - Ditolak SMAN 14 Batam Akibat Zonasi, Puluhan Calon Siswa Datangi Kantor Dewan

• STNK Mati 2 Tahun Data Kendaraan Dihapus, Jadi Bodong dan Barang Rongsokan

• Daftar Lokasi ATM Bank Riau Kepri di Kecamatan Batam Kota

• KPK Angkut Uang Dollar, Euro, Ringgit, Riyal dan Ratusan Juta dari Rumah Dinas Gubernur Kepri

Tiap Sekolah Tambah 2 Rombel

Pemprov Kepri akhirnya memutuskan untuk menambah rombongan belajar (rombel) di tiap sekolah, minimal dua rombel.

"Kalau dua rombel dibuka, satu sekolah dimungkinkan bisa sampai 80 orang terakomodir satu sekolah," ujar Wakil Walikota Batam, Senin (8/7/2019).

SMAN 23 Batuaji Tambah 5 Kelas

Untuk di Batuaji sendiri, tepatnya di SMAN 23, baik Kadisdik Kepri Muhammad Dali maupun Amsakar mempersilakan untuk dibuka hingga lima kelas.

Ada gedung yang bisa ditumpangi untuk proses belajar-mengajar sementara waktu. Sembari menunggu ruang kelas selesai dibangun.

"Kita harapkan dengan penjelasan tadi, masyarakat tak perlu risau lagi. Tapi jangan pula memaksakan diri pada satu sekolah. Jangan ngotot. Sistem zonasi ini pada hakekatnya supaya ada pemerataan prestasi. Biar tak ada sekolah unggul, sekolah terbelakang. Kalau ini dijalankan 3 atau 4 tahun, saya kira sekolah relatif setara prestasinya," kata Amsakar.

Terapkan Sistem Bebas Zonasi