Di Kabinet Jokowi Apakah Sandiaga Uno Jadi Menteri? Fadli Zon Ungkap Hal Lain
Fadli Zon menegaskan saat ini harus mempertimbangaan kepentingan bangsa agar kedewasaahn politik terjadi
TRIBUNBATAM.id - Isu terkait jatah menteri untuk Sandiaga Uno mengemuka.
Kabar terbaru, politikus Gerindra, Fadli Zon menjawab soal isu terkait jatah menteri tersebut.
Hal tersebut terjadi saat ILC tayang pada Selasa (9/7/19).
Di acara tersebut, sejumlah narasumber hadir diantaranya Fadli Zon, Fahri Hamzah, Aria Bima, Lukman Edy, Rizal Ramli, Jonny G Plate, Maman Abdurrahman, Faldo Maldini, Ferdinand Hutahaean, Feri Amsari, Mardani Ali Sera.
Fadli Zon lantas mengatakan bahwa ia tidak sepakat dengan rekonsiliasi.
• Ditemani Tokoh Wayang, Makan Siang Bareng Jokowi dan Prabowo, Ini Makna di Baliknya
• Apresiasi Pertemuan Jokowi-Prabowo, Ketua MUI Batam : Mari Rajut Persaudaraan
• Makna di Balik Angka 757 Bagi Nurdin Basirun, Nama Klub Bola hingga Nomor Plat Mobil
• SNIPER Legendaris Kopassus TNI AD Pemecah Rekor Terbaik, Siapkan Peluru untuk Musuh dan Diri Sendiri
"karena itu tampak ada penegasan bahwa ada sesuatu yang tajam, saya tidak melihat ada kompleks emergency, ini adalah sebuah kontestasi kompetisi dan catatan-catatan dari kami " ujarnya.
Fadli Zon lantas mengkritisi tema kali ini yakni REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?"
Ia menilai topik "REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?" kurang cocok kepada partai-partai koalisi Prabowo-Sandi.
Menurut Fadli Zon, yang berebut kursi dan berebut rezeki itu mungkin adalah partai-partai pengusung dari Jokowi dan Maaruf Amin.
"Tema malam ini sebetulnya, bukanlah tema yang pas untuk partai-partai yang mungkin berada dalam koalisi Prabowo-Sandi, untuk bicara. Karena judulnya ini kan ‘rebutan kursi rebutan rezeki’, jadi yang berebut kursi ini adalah partai yang mengusung Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," katanya.
"Kecuali ada mungkin (partai pengusung Prabowo) sudah ada yang berbeda." katanya.
Gerindra belum memutuskan formal dan akan dipertimbangan dari berbagai hal.
Fadli Zon menilai bahwa saat ini harus mempertimbangaan kepentingan bangsa agar kedewasaahn politik terjadi.
Fadlii Zon menilai ketegangan yang terjadi di masyarakat bukan karena pemilu.
"Hal itu terjadi karena 5 tahun Pak Jokowi gagal menunaikan sebagian besar janji-janjinya,' ujarnya.
• Ramalan Zodiak Minggu 14 Juli 2019, Sagitarius Dapat Teman Kencan, Gemini Emosional
• Jelang Barito Putera vs Bali United, Stefano Cugurra Minta Waspadai Pemain Ini
• 5 Fakta Hubungan Sedarah di Lampung, Tak Diakui Keluarga hingga Adek Hamil 8 Bulan
• Dekranasda Kota Batam Gelar Batam Batik Fashion Week (BBFW) 2019 di Lagoi Bintan
Fadli Zon lantas mengatakan bahwa isu rebutan kursi adalah isu yang remeh temeh.
"Rebutan kursi ini soal remeh temeh, mendangkalkan demokrasi dan intelektualitas kita, membuat rakyat marah, terhadap intitusi partai politik, seolah ujungnya daging sapi, kalau ujungnya dagang sapi untuk apa berkontestasi, mending duduk-duduk aja ngopi dan atur-atur semua, jadi untuk apa hakekatnya demokrasi, ini tujuannya untuk menguji," ujarnya.
Harusnya kita memperdalam demokrasi kita, memperdalam intitusi-intitusi kita, agar kuat
Menurutnya, seharusnya eksekutif diisi oleh orang-orang terbaik di dalamnya, bukan orang yang diusulkan oleh parpolnya, bukan orang yang belajar dan hanya mengisi kekuasaan
Politikus PDIP, Aria Bima lantas tertawa.
Fadli Zon lantas mengatakan bahwa Prabowo Subianto berbesar hati saat membubarkan koalisi Indonesia adil makmur lantaran Prabowo paham bahwa partai memiliki strategi dan keputusan masing-masing.
Ia menambahkan bahwa dalam pemerintahan harus ada fungsi cek and balance agar terjadi fungsi kontrol yang baik.
Fadli Zon lantas ditanya oleh Karni Ilyas.
"Gerindra butuh berapa kursi?" tanya Karni Ilyas.
Tampak Mardani Ali Sera tertawa.
Fadli Zon lantas memberikan jawaban.
"Bang Karni kita tidak ingin berandai-andai, kita harus melihat lebih dalam dari hal itu, kalau membutuhkan power sharing, seharusnya power sharing itu mereflkesikan kekuatan yang ada di koalisi adil makmur, tapai kalau tidak ya tidak masalah, kita kan sistemnya presidensialisme, jadi yang mennetukan presiden dan wakil presiden," ujarnya.
• Klasemen Liga 1 2019 Usai PSS Sleman Menang atas Persebaya Surabaya, Elang Jawa Tempel Bajul Ijo
• Vanessa Angel Beberkan Ciri-ciri Rian Subroto, Pria yang Hilang Misterius
• Amien Rais Tak Tahu Prabowo Bertemu Jokowi: Mengapa Kok Tiba-tiba nyelonong
• Hasil & Skor Akhir PSS Sleman vs Persebaya Liga 1 2019, Elang Jawa Taklukkan Bajul Ijo 2-1
Fadli Zon lantas mengatakan seharusnya dalam pembentukan kabinet diperlukan orang yang memiliki kapastitas kapabilitas di bidang masing-masing karena permasalahan bangsa ini begitu berat.
"Lho katanya Sandiaga Uno disiapin kursi juga dikementerian?" tanya Karni Ilyas.
Fadli Zon lantas menjawab bahwa hal tersebut adalah rumor.
"Itu kan rumor-rumor dan lain-lain, komunikasi politik terjadi dan biasa-biasa saja, ini belum ada keuptusan akhir, Pak Aria Bima saja tidak bisa menjawab kan, masih menyerahkan kepada dewa, jadi belum ada keputusan apa-apa, ini masih bersifat omong-omong dan lain,-lain," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon lantas mengatakan bahwa oposisi diperlukan agar tidak terjadi sebuah bentuk oligarki.
Karni Ilyas lantas melempar pertanyaan.
"Tapi jangan-jangan Prabowo dan Jokowi belum bertemu karena permintaan dari Prabowo tinggi juga saya dengar?Yang saya tahu kursi menteri ekonomi" tanya Karni Ilyas.
Fadli Zon lantas menegaskan bahwa hal tersebut adalah rumor dan belum diputuskan apapun oleh presiden.
"Itu kan rumor yang berkembang, ini kan masih bulan Juli, bulan Oktober masih panjang, isu-isu seperti itu tidak bisa dijadikan dasar atau pedoman, karena yang menentukan presiden sendiri," ujar Fadli Zon.
Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Capres Cawapres di Pilpres 2019 resmi dibubarkan hari ini, Jumat (28/6/2019).
Begitu juga dengan Badan Pemenangan Nasional ( BPN) yang dinyatakan bubar hari ini setelah dilakukan pertemuan di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh pimpinan Partai Koalisi Adil Makmur serta tim BPN.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzzani menyampaikan beberapa amanat dari Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sejak siang hari tadi.
"Pertemuan pada hari ini Partai Koalisi Adil Makmur Pengusung Prabowo-Sandi dalam pilpres 2019 diselenggarakan atas undangan dari capres Pak Prabowo dan pak Sandi. Pertemuan berlangsung sejak pukul 14.30 WIB sampai magrib," ungkapnya dalam tayangan acara CNN Indonesia yang diunggah di channel YouTube, Jumat (28/7/2019).
Ia menjelaskan, pertemuan berlangsung akrab dan hangat.
Masing-masing pimpinan Partai Koalisi Adil Makmur menyampaikan pandangan tentang hubungan dan kerajasama ke depan paska putusan Mahkamah Konstitusi.
"Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada partai koalisi, yakni PKS, PAN, Demokrat dan Berkarya. Kepercayaan ini bagi beliau sadalah sebuah kekuatan besar dan amanah yang besar, dan menjadi kepercayaan luar bisa dari partai-partai untuk menajdi capres-cawapres," kata Ahmad Muzzani.
Prabowo bahkan mengucapkan terima kasih yang berulang-ulang kepada Partai Koalisi Adil Makmur serta kepada tim BPN.
Selain itu, Prabowo Subianto juga menyampaikan permintaan maafnya kepada para parta koalisi serta pendukungnya yang sampai kemarin masih memberikan dukungan yang begitu besdar.
"Beliau merasa bahwa perjuangan yang besaer tidak kalah, upaya kita untuk mencapai pada titik kebenaran kemudian sudah diputuskan oleh MK, dan kita harus patuh terhadap keputusan MK," tutur Muzzani.
Prabowo juga merasa kalau perjuangan belum selesai.
Ia meminta kepada partai koalisi serta pendukungnya untuk ikut memajukan bangsa dan negara.
Ia juga berharap agar hubungan dan komunikasi tetap terjalin meskipun dalam suasana non formal.
Ahmad Muzzani pun mengumumkan kalau Koalisi Adil Makmur resmi dibubarkan, begitu juga dengan BPN.
"Sebagai sebuah kaoalsi yang mengusung capres dan cawapres dalam pemilu, tugas Koalisi Adil Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak saat ini beliau mengucapkan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur dianggap selesai. Begitu juga dengan BPN selesai," ucapnya.
Ahmad Muzzani mengatakan, Prabowo menyerahkan kembali mandat capres cawapres kepada parai koalisi, dan menyerahkan kepada masing-masing partai untuk menentukan keputusan politiknya.
"Beliau menghormati semua dan mempersilahkan partai politik untuk mengambil langkah politik masing-masin," ucapnya. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Apakah Sandiaga Akan Jadi Menteri di Kabinet Jokowi? Begini Penjelasan Fadli Zon