Proyek Pipa Dibatalkan, Malaysia Pindahkan dengan Paksa Rp 3,4 Triliun dari Perusahaan China

Saya tidak melihat alasan China untuk tidak puas karena kita tidak mengambil uang untuk proyek yang sudah dikerjakan, tetapi yang belum dikerjakan

Proyek Pipa Dibatalkan, Malaysia Pindahkan dengan Paksa Rp 3,4 Triliun dari Perusahaan China
Bernama
Proyek pipanisasi di Sabah, Malaysia, yang dihentikan oleh PM Mahathir Mohamad 

Kabarnya, proyek pipa yang nilainya mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 28 triliun ini juga dalam penyelidikan pencucian uang yang melibatkan Low Taek Jho alias Jho Low, pengusaha yang sebellumnya juga diburu terkair skandal 1MDB.

SSER yang sepenuhnya dimiliki Kementerian Keuangan yang didirikan pada tahun 2016, secara khusus untuk melakukan Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline ( TSGP).

Pembayaran itu tidak termasuk dua perjanjian konsultasi lainnya senilai RM525 juta, dan perjanjian pemeliharaan senilai RM476 juta, diberikan kepada perusahaan-perusahaan dari China.

Proyek-proyek tersebut, kata Lim, diberikan kepada China Petroleum Pipeline Bureau (CPPB) pada November 2016, ditandatangani oleh Irwan Serigar kepala SSER.

Presiden SSER adalah Mohammed Azhar Osman Khairuddin, yang juga merupakan direktur Putrajaya Perdana Sdn Bhd, sebuah perusahaan yang menurut Menkeu Lim Guan Eng dikaitkan langsung dengan Jho Low.

“Saya telah diberi tahu oleh pejabat Departemen Keuangan bahwa SSER adalah cabang oleh orang yang sama di belakang SRC International, mantan anak perusahaan 1MDB. SRC adalah singkatan untuk Strategic Resources Corporation, nama yang mirip dengan SSER,” katanya seperti dilansir TribunBatam.id dari Free Malaysia Today.

MPP melibatkan pipa minyak sepanjang 600 km yang menghubungkan Melaka dan Port Dickson ke Jitra, Kedah, seharga sekitar RM5.35 miliar.

Sementara TSGP, seharga sekitar RM4 miliar, direncanakan sebagai pipa untuk menghubungkan Terminal Gas Kimanis dengan Sandakan dan Tawau, yang membentang sepanjang 662 km.

Kabinet menyetujui proyek pada 27 Juli 2016, dengan kontrak yang ditandatangani sekitar waktu yang sama dengan kontrak untuk proyek East Coast Rail Link (ECRL).

Lim Guan Engh mengatakan, proyek ini dinegosiasikan langsung oleh Departemen Perdana Menteri tanpa melibatkan pejabat Kementerian Keuangan, kecuali Najib Razak yang waktu itu merangkam Menkeu Malaysia.

Halaman
1234
Penulis: Alfian Zainal
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved